Identitas Pelapor Tak Jelas, Pengaduan Soal Ganti Rugi Pembebasan Jalan Tol Batal Dibahas

169
Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumut. (tobasatu.com)

tobasatu.com, Medan | Rapat gabungan Komisi A dan D yang membahas pengaduan masyarakat soal ganti rugi tanah yang terkena pembebasan lahan jalan tol Medan – Tebing Tinggi, Kamis (12/1/2017) akhirnya ditunda.

Anggota dewan enggan membahas laporan pengaduan masyarakat yang tergabung dalam Forum Peduli Pencari Keadilan /Pembebasan Jalan Tol Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, karena identitas pelapor tidak jelas.

Bahkan saat hendak dihubungi ternyata contact person dari pelapor tidak ada.

Rapat yang dipimpin Ramses Simbolon didampingi Baskami Ginting, awalnya mendengarkan laporan Fainer Sitompul dari Kementrian Pekerjaan Umum yang juga Ketua Tim Pembebasan Lahan jalan tol Medan – Bandara Kuala Namu Tebing Tinggi.

Dalam kesempatan itu Fainer menjelaskan bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan soal ganti rugi lahan, seperti yang tertuang dalam surat pengaduan yang masuk ke dewan.

Pun perbedaan harga lahan yang dibebaskan terhadap warga menurutnya sudah sesuai ketentuan.

Namun menurut anggota Komisi D Leonard Samosir, pengaduan itu tidak jelas, karena pelapor sendiri tidak hadir dalam rapat tersebut.

“Ini identitas pelapor tidak jelas, jangan-jangan yang mengadu ini adalah mafia. Sebaiknya rapat ini diskors saja,” ujar Leonard.

Sekretaris Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa, Nurhedi, yang hadir dalam pertemuan itu mengaku tidak tahu menahu soal surat keberatan masyarakat yang tergabung dalam Forum Peduli Pencari Keadilan /Pembebasan Jalan Tol Desa Bangun Sari Baru.

Dia pun mengaku belum pernah mendengar soal keberadaan forum tersebut.

Pimpinan rapat Ramses Simbolon akhirnya sepakat untuk menunda rapat tersebut. Dia juga meminta agar sekwan mencari indetitas lengkap pelapor.

“Rapat ini sebaiknya kita skors saja soalnya identitas pelapornya tidak jelas,” ujar Ramses.

Rapat itu sebelumnya digelar berdasarkan pengaduan surat yang ditandatangani Muhammad Kamil dan Sofian selaku ketua dan sekretaris Forum Peduli Pencari Keadilan Pembebasan Jalan Tol Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa.

Masyarakat merasa dirugikan dalam pembayaran ganti rugi sebab periode 2013-2015 tanah dan rumah masyarakat diganti rugi Rp236.000 tanpa melihat status kepemilikan tanah apakah SHM atau surat lainnya.

Tapi sebagian masyarakat lainnya di Desa Bangun Sari Baru pada tahun 2016 mendapatkan ganti rugi 600 persen lebih tinggi dibanding ganti rugi yang dibayar pada periode 2013-2015.

Hal inilah yang menimbulkan keresahan warga hingga mereka membuat pengaduan ke anggota DPRD Sumut. (ts-02)

loading...