Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-V Dibuka Menteri LHK Siti Nurbaya

135

tobasatu, MEDAN | Kongres Masyarakat Adat Nusantara V dibuka oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Jumat (17/3) di Kampong Tanjung Gusta, Deliserdang.

Kongres yang menghimpun 2.304 komunitas adat seluruh wilayah di Indonesia itu untuk meneguhkan kembali keberadaan masyarakat adat dalam negara dan memastikan kehadiran negara dalam masyarakat adat.

Tampak hadir, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki, Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) Abdon Nababan, Ketua Dewan AMAN Nasional Hein Namotemo, Ketua Badan Restorasi Gambut, Komnas HAM, Komnas Perempuan, seluruh ketua BPH Aman Wilayah dan daerah dan para ketua Adat, para politisi masyarakat adat, utusan masyarakat adat dari amerika latin dan Amerika Tengah, perwakilan NGO Nasional dan
Internasional beserta sejumlah bupati dari berbagai kabupaten se-Indonesia, ormas, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi pemuda, organisasi perempuan, adat, utusan dari suku-suku yang ada di Sumatera Utara serta duta besar Norwegia untuk Indonesia, organisasi-organisasi internasional.

”Presiden konsisten dalam dukungan kepada masyarakat Nusantara. Saya yakin, saya dan pak Teten mencatat semua hal yang tadi telah disampaikan,” ujar Siti.

Menurutnya, Pemerintah akan memberikan dukungan akses pasar atas hasil hutan yang dihasilkan dalam wilayah hutan rakyat atau adat. Pemerintah juga mendorong sejumlah badan penelitian untuk memberikan dukungan inovasi dan berbagi pengetahuan teknis.

“Saya meminta khususnya pada dunia usaha untuk berbagi pengetahuan teknis seperti bibit unggul, sistem operasi pemeliharaan,” kata Siti Nurbaya.

Sebelumnya Gubsu T Erry Nuradi mengatakan Pemprovsu berkomitmen akan membentuk tim inventarisasi penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah (IP4T)yang kemunculannya dimulai dari bawah. Dilanjutkan Erry, tim IP4T ini akan diinstruksikan untuk turun ke masyarakat guna melihat secara langsung dan membuat kajian secara bersungguh-sungguh agar tidak ada kepentingan masyarakat adat yang terabaikan.

Gubsu Erry juga berharap melalui KMAN V ini, masyarakat Adat ini nantinya akan melahirkan program-program besar yang konstruktif yang mendorong semua pihakyang terkait masyarakat
adat mendapatkan haknya sehingga kedepan akan berjalan bersama-sama untuk membangun Indonesia.

Dalam sambutan Sekretaris Jenderal AMAN Abdo Nababan mengatakan, mengurusi masyarakat adat membuat dirinya banyak belajar tentang hak-hak adat dan tanah ulayat yang selama ini begitu menyedihkan. Katanya, negara telah merampas ruang hidup masyarakat adat.

“Bahwa perusahaan-perusahaan telah mengabaikan hak-hak masyarakat adat selaku rakyat penunggu di atas tanah adat ataupun ulayat tempat perusahaan-perusahaan tersebut membuka usahanya,” ungkap Abdo Nababan.

Ditambahkannnya, melalui KMAN V ini menandakan kebangkitan masyarakat adat untuk mengambil haknya kembali sebagai masyarakat penjaga bumi.

“Bila negara dapat mengakomodir tuntutan kami sebagai nawacitanya Presiden, maka tentu tidak terjadi lagi tindakan pemberontakan dari masyarakat adat di berbagai wilayah di tanah-tanah nusantara,” pinta Abdon.

Dia berharap supaya Presiden Joko Widodo untuk dapat memenuhi tuntutan masyarakat adat, sebab saat ini beberapa regulasi tentang masyarakat
adat sudah masuk dalam Program Legeslasi Nasional (Prolegnas).

“Masyarakat adat bangkit bersatu..! Masyarakat adat bersatu..!! Masyarakat adat bersatu..!!!,” teriak Abdo disambut oleh peserta kongres. (ts)