Disnakertrans Sumut Minim Tenaga Pengawas, 98 Orang Bertugas Awasi 25 Ribu Perusahaan

181
Komisi E DPRD Sumut saat menggelar rapat dengan Disnakertrans Sumut, Selasa (18/4/2017). (tobasatu.com).

tobasatu.com, Medan | Jumlah tenaga pengawas di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumatera Utara sangatlah minim. Hanya terdapat 98 orang pengawas ketenagakerjaan untuk mengawasi sekitar 25 ribuan perusahaan dan UMKM di Sumut.

“Setelah adanya UU 23 tahun 2014 tentang Pemda, maka seluruh pengawas ketenagakerjaan di seluruh Indonesia dialihkan dari kabupaten/kota ke provinsi. UU ini efektif mulai Januari 2017 semalam, jumlah pengawas kita sangat tidak cukup,” kata Kepala Bidang Perlindungan Tenaga Kerja Disnaker Provsu Frans Bangun usai mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi E DPRD Sumut, Selasa (18/4/2017).

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.781, lanjutnya, jumlah perusahaan di Sumut mencapai 10.679 perusahaan. Jumlah itu belum termasuk UMKM kategori pembinaan dan pengawasan.

“Jadi total perusahaan dan UMKM yang harus diawasi berjumlah 25 ribu perusahaan. Sementara jumlah pengawas 98 orang,” ungkapnya.

Karena itu, lanjutnya, dia berharap dari anggota dewan dan pemerintah pusat menambah anggaran guna memberi pelatihan, pendidikan dan keterampilan.

“Selama ini, hal itu yang kurang. Upaya kita bagaimana anggota dewan, pemerintah, termasuk pemerintah pusat memberdayakan dan meningkatkan anggaran untuk memberi pelatihan, pendidikan dan keterampilan,” ujarnya.

Terkait RDP tersebut, tambahnya, banyak perusahaan yang melanggar secara normatif dan non-normatif, ada PHK, BPJS Kesehatan.

“RDP ini jadi harapan kita agar para pekerja terlindungi, baik upah lembur, cuti dan lainnya. Begitu juga dengan perusahaan,  Pemerintah melindungi kedua belah pihak bagaimana tenaga kerja terlindungi hak-haknya dan pengusaha juga ada kepastian berinvestasi di Sumut,” tambahnya.

Ketua Komisi E DPRD Sumut Ir. H. Zahir, MAP mengatakan, keterbatasan anggaran seharusnya  tidak mengurangi niat baik dan kinerja dari Disnakertrans Sumut dalam mengawasi perusahaan.

“Disnakertrans Sumut tidak proaktif, seharusnya kalau memang butuh anggaran bisa disampaikan saat rapat anggaran. Saya rasa Pak Gubernur pasti setuju,” katanya.

Disnakertrans, lanjutnya, harus menyampaikan permasalahan ini dalam Musrenbang lalu kemudian dibahas di RKPD.

Terkait RDP tersebut, Zahir mengungkapkan ada 69 kasus di 68 perusahaan di Medan dan Deliserdang yang dilaporkan oleh serikat pekerja/buruh ke DPRD Sumut. Karena itu, Komisi E DPRD Sumut minta Disnakertrans melakukan inventarisir kasus maupun persoalan buruh yang tidak terselesaikan di 68 perusahaan yang ada di Medan dan Deliserdang.

Menyinggung terkait adanya tuntutan mencabut izin perusahaan, Zahir yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan, lembaga legislatif tidak bisa mengambil sikap meminta pemerintah mencabut izin perusahaan yang melanggar ketentuan maupun peraturan ketenagakerjaan.

“Kalau kita bersikap tegas meminta pemerintah mencabut izin perusahaan, jelas dapat menimbulkan efek yang tidak baik, diantaranya menimbulkan pengangguran besar-besaran,” ujarnya. (ts-02)

loading...