Sejumlah Proyek Nasional Ditampung dalam RKP 2018

388
Gubsu HT Erry Nuradi membuka Musrenbang Provinsi Sumatera Utara di Hotel Santika Medan, Selasa (18/4/2017). (tobasatu.com).

tobasatu.com, Medan | Sejumlah proyek prioritas nasional di Sumut ditampung dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018.

Menurut Gubernur Sumut HT Erry Nuradi sejumlah proyek tersebut diantaranya Pengembangan Destinasi Wisata Danau Toba. Ini meliputi pelebaran Jalan Tele-Pangururan-Nainggolan-Onan Runggu dan Jalan Pangururan-Ambarita-Tomok- Onanrunggu.

Selanjutnya pembangunan jalan bebas hambatan Medan-Kualanamu-Tebingtinggi. Pembangunan sarpras ekowisata pada kawasan konservasi di Danau Toba, Percepatan Operasionalisasi Badan Otorita Danau Toba. Selain itu pembangunan Jalan Tampahan-Meat batas Tapanuli Utara, Simpang Jalan Negara-Onan Tambak Tarabunga, Sibulele-Bonan Dolok, Janji Maria-Lumbangaol. Selanjutnya Simpang III Muara-Hutaginjang. Tongging – batas Kabupaten Dairi Tongging-Sibolangit-Peapira.

Selain kawasan Danau Toba, proyek lainnya yang ditampung dalam RKP 2018 yakni infrastruktur bagi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangke. Pembangunan ini meliputi pembangunan jalan bebas hambatan Medan-Kualanamu, pembangunan jalan kereta api antara Bandar Tinggi ke Kuala Tanjung, pembangunan fasilitas Pelabuhan Belawan, pembangunan Jalan Ujung Kubu- Simpang Posko, Simpang Sianam- Gambus, Indrapura-Pagok (Batas Simalungun).

Selain itu pembangunan Jalan Simpang Pasar Baru- Sei Bejangkar Batas Kabupaten Batubara, Tanah Jawa-Boluk, Perdagangan-Indrapura Kabupaten Batubara.

“Ada juga hal lain yang menurut hemat kami perlu menjadi perhatian Pemprovsu untuk ditampung pada RKP tahun 2018,” ujar Gubsu saat membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 di Santika Premiere Dyandra Hotel, Medan Selasa (18/04/2017).

Beberapa proyek tersebut antara lain pembangunan jalan alternatif Medan-Berastagi. Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) dan Monorel (Mebidangro). Spam regional KSN Mebidangro. Pembangunan Bendung Lau Simeme. Pengembangan kota baru melalui pembangunan kawasan terpadu bandara (aetropolis). Pengembangan Pelabuhan Palimbungan Ketek di Kabupaten Mandailing Natal. Pengembangan Bandara Silangit di Taput, Aek Godang di Tapsel, Pinangsori di Tapteng, Binaka di Gunung Sitoli dan pengembangan Bandara Sibisa yang berada di Kabupaten Samosir.

Deputi Bidang Bappenas DR Ir Leonard Tampubolon MA memberi masukan agar dalam pembahasan bersama Organisasi Perangkat daerah (OPD) dalam Musrenbang dapat melakukan pendekatan money follows program dalam artian fokus anggaran hanya pada program-program yang sudah terbukti manfaatnya untuk mendukung prioritas nasional Pemprovsu.

Sedangkan dalam pembahasan dengan Kabupaten Kota perlu dilakukan dengan pendetail dan perencanaan yang lebih fokus dan terintergrasi dari program atau kegiatan prioritas nasional serta perkuatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan lebih meningkatan keterkaitan alokasi DAK dengan pencapaian sasaran-sasaran program atau proyeksi prioritas nasional.

“Oleh karenanya Bappeda memiliki peran sangat penting dalam pengalokasian anggaran untuk kegiatan prioritas pembangunan nasional. Pola alokasi anggaran tidak semata-mata atas usulan OPD berdasarkan tugas dan fungsi, namun berdasarkan program yang bermanfaat untuk mendukung pencapaian sasaran agenda prioritas pembangunan,”ujar Leonard.

Leonard pun mengingatkan dalam pelaksanaan Musrenbang di provinsi Sumut perlu difokuskan pada pelaksanaan pertemuan multi sektor dan kewilayahan untuk mendukung upaya sisnerji perencanaan antara pusat dan daerah.

Sementara itu Sestama Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Kemendagri Drs Hadi Prabowo MM mengatakan bahwa Kementerian dalam negeri bersama daerah akan mengawal hasil kesepakatan Musrenbang RKPD Provsu untuk penyempurnaan RKPD Tahun 2018 serta penyempurnaan Tahun 2018 melalui Musrenbangnas.

Kementerian Dalam Negeri akan melihat kesesuaian antar dokumen perencanaan pusat dan daerah (RKPD) dengan RPJMD dan RKP. Selain itu kementerian Dalam Negeri juga akan mengevaluasi antara perencanaan dan penganggaran.

“Rekomendasi untuk pemerintah daerah, bahwa hasil musrenbang dijadikan bahan untuk penyempurnaan rancangan RKPD menjadi racangan akhir RKPD Provsu. RKPD sebagai landasan penyusunan KUA-PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2018,”ujar Hadi Prabowo.

Dalam Musrenbang RKPD Provsu 2018 turut dilakukan penandatangan kesepakatan pendanaan bersama Pilkada 2018 di Provinsi Sumut yakni Provinsi Sumut Deli Serdang, Langkat, Batubara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Tapanuli Utara, Dairi dan Kota Padang Sidimpuan. (ts-02)

loading...