DPRD Sumut Dinilai Perlu Terbitkan Perda Perlindungan Tenaga Kerja Rumahan

74
Ilustrasi tenaga kerja rumahan. (tobasatu.com).

tobasatu.com, Medan | DPRD Sumatera Utara diharapkan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Tenaga Kerja Rumahan sebagai perlindungan pekerja dalam mendapatkan hak-hak kesejahteraan.

Koordinator Aliansi Peduli Pekerja Rumahan Sumut, Dahlan Ginting, mengatakan, pekerja rumahan selama ini dianggap bukan menjadi bagian tenaga kerja yang dimaksud di dalam undang-undang tenaga kerja.

Padahal dilihat dari defenisi tenaga kerja, pekerja rumahan yang menerima upah, ada pekerjaannya dan perintah maka sudah termasuk dalam golongan tenaga kerja yang juga berhak mendapat perlindungan yang tertampung di dalam peraturan pemerintah.

“Pekerjaan industri yang mereka lakukan ini seharusnya dilakukan di pabrik, tapi  karena kapitalis dan mengurangi produksi dikerjakan di rumah atau dibawah pulang oleh pekerja. Memang mendapat upah, tapi tidak sebanding dengan biaya listrik yang harus ditanggung pekerja. Belum lagi mereka tidak mendapat perlindungan seperti yang  ada di dalam Undang-Undang tenaga kerja,” ujarnya kepada wartawan di gedung dewan, Rabu (19/4/2017).

Perhatian pemerintah terhadap pekerja rumahan, lanjut Dahlan, harus menjadi prioritas karena selain bekerja tanpa batas waktu dan mendapat resiko yang tidak ringan, maka upah dan kesejahteraan pekerja rumahan minimal harus sama dengan pekerja harian atau buruh.

“Dari catatan secara acak, ada sekitar 7 ribuan pekerja rumahan yang tersebar di 5 kabupaten/kota yakni Kota Medan, Deli Serdang, Langkat dan Binjai yang harus diperhatikan karena menerima upah sangat minim yakni maksimal Rp 40 ribu,” jelasnya.

Pekerja rumahan ini mayoritas bekerja di beberapa sektor seperti pengupas bawang, udang, sandal jepit, pembuatan kertas hio, menjahit jok baby, pengayam kawat panggang ikan dan pengupas udang.

Direktur Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia (Bitra) Sumut, Wahyudi, yang ikut mendampingi pekerja rumahan, menyatakan, pendampingan yang diberikan pada serikat pekerja rumahan karena melihat kondisi pekerja yang tidak mendapatkan hak-haknya sebagai tenaga kerja.

“Yang kita dampingi 700 orang dengan memberikan pengetahuan kepada mereka yang seharusnya diberi penghargaan setara, karena pekerjaan mereka punya resiko tinggi,” katanya.

Pihaknya juga telah menyampaikan draf Perda yang diusulkan ke DPRD Sumut menjadi dukungan pemerintah menjamin perlindungan hukum untuk pekerja rumahan.

“Jadi jadwal kita ke DPRD Sumut ini untuk berkomunikasi dengan Komisi E yang ingin mendapatkan penjelasan substansi dari rancangan tersebut. Namun karena banyak anggota komisi E tidak hadir, maka diskorsing dan diagendakan pertemuannya kembali,” kata Wahyudi.

Anggota Komisi E DPRDSU, Nezar Djoeli yang menerima aliansi pekerja rumahan, menyatakan, sangat mendukung pembahasan Ranperda pekerja rumahan agar kesejahteraan dan hak-hak normatif lainnya dapat dinikmati pekerja rumahan.

“Kita akan jadwalkan rapat selanjutnya, karena untuk kali ini banyak anggota komisi E yang sedang Kunjungan Kerja. Tapi kesimpukannya Komisi E sangat mendukung hadirnya Perda sebagai perlindungan pekerja rumahan mendapat upah dan kesejahteraan,” tuturnya. (ts-02)

loading...