Perubahan APBD Medan TA 2017 Batal Disahkan

69
Gedung DPRD Medan. (tobasatu.com).

tobasatu.com, Medan | Perubahan APBD Kota Medan tahun 2017 yang sedianya akan disahkan pada Rabu (11/10/2017) batal dilakukan.

Tanpa alasan yang jelas, rapat Paripurna DPRD Medan dengan agenda penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus), Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD Medan serta Persetujuan Bersama Antara Pimpinan DPRD Medan dengan Kepala Daerah Kota Medan terhadap Ranperda Medan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P- APBD) 2017 tiba – tiba dibatalkan.

Bahkan, sejumlah anggota DPRD Medan yang sempat hadir ke ruang rapa paripurna tidak mengetahui adanya pembatalan rapat tersebut.

Pengamatan wartawan, di ruang paripurna sudah tampak hadir anggota Fraksi Hanura, Hendra DS, Hamidah (PPP), Umi Kalsum (PDI Perjuangan) dan Beston Sinaga (PKPI).

Selain itu sebelumnya juga tampak berada di Gedung DPRD Medan, Salman Alfarisi (PKS), Modesta Marpaung (Golkar), Ilhamsyah (Golkar), Bangkit Sitepu (Hanura), Dame Dumasari Hutagalung (Gerindra), Parlaungan Simangunsong (Demokrat) serta Herri Zulkarnain Hutajulu (Demokrat).

Namun, karena tersiar kabar bahwa rapat paripurna dibatalkan, sejumlah anggota dewan kemudian secara berangsur-angsur meninggalkan Gedung DPRD Medan sehingga tampak hanya sejumlah SKPD yang berada di ruang rapat paripurna.

Salah seorang anggota DPRD Medan, B Sinaga yang sempat diminta komentar terkait pembatalan paripurna tersebut menyebutkan bahwa alasan yang diterimanya dari pihak sekretariat bahwa batalnya paripurna tersebut karena Ketua DPRD Medan berhalangan datang disebabkan ada keluarga yang meninggal dunia.

“Infonya karena pak Ketua (Henry Jhon Hutagalung) berhalangan datang karena ada kemalangan. Saya tahunya pun tadi jam 12.30 WIB, ” sebutnya.

Ditanya apakah rapat tersebut dapat dilaksanakan tanpa ada Ketua DPRD Medan yang hadir, politisi PKPI Medan itu menyebutkan sah-sah saja bilamana rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Medan.

“Unsur pimpinan disini (DPDR-red) kan bersifat kolektif kolegial, jadi jika pimpinan yang satu tak bisa hadir bisa dipimpin oleh tiga pimpinan lainnya, ” sebutnya.

Senada, anggota DPRD Medan lainnya, Hendra DS mengaku kecewa dengan tidak adanya pemberitahuan terkait pembatalan paripurna tersebut.

“Ini menyalahi, rapat ini kan sudah diagendakan oleh Badan Musyawarah ( Bamus), mana bisa seenaknya saja dibatalkan,” sebutnya.

Sama halnya seperti disampaikan Hendra DS menyebutkan kalau rapat tersebut bisa dilakukan dengan dipimpin oleh unsur pimpinan lainnya.

“Kan ada empat pimpinan jadi kalau ada yang satu berhalangan masih ada tiga pimpinan lainnya. Bukan dengan seenaknya dibatalkan,” pungkas politisi Hanura itu. (ts-02)

loading...