Tobasatu – Pemerintah daerah di Sumatera Utara dinilai belum siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015.
Hal ini terbukti dari 33 kabupaten/kota di Sumut, baru satu daerah yang dinilai bersahabat dengan dunia usaha melalui program pendampingan dan kemudahan yang maksimal bagi dunia usaha, baik dalam angka penerbitan perizinan maupun program pengembangan usaha.
“Oleh karena itu, kami meminta Gubernur Sumatera Utara untuk memfasilitasi program “Gerakan Peduli Dunia Usaha 2015” dengan membentuk kepanitiaan yang di dalamnya terdapat unsur SKPD terkait (pertanian, perindustrian, perikanan kelautan, perkebunan, peternakan, Bina Marga, Dinas Jalan Jembatan, Irigasi dan Pertambangan), kepala-kepala daerah serta perwakilan dunia usaha sehingga apabila terdapat hal-hal yang mengganggu dunia investasi, dapat diselesaikan dengan segera,” sebut Ikrimah Hamidy ST, Anggota Komisi B DPRD Sumut dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), saat menyampaikan refleksi akhir tahun PKS di ruang Fraksi PKS di Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (29/12/2014).
Dengan adanya gerakan ini, kata Ikrimah, maka pembangunan di Sumut akan bergerak untuk tujuan yang sama yaitu Sumatera Utara Berdaya Saing Menghadapi MEA 2015.
Terkait dengan kelangkaan elpiji 3 kg serta ketersediaan gas di Sumut, kata Ikrimah, maka PKS meminta gubernur menugaskan Sekda Provsu beserta SKPD terkait serta Pertamina dan Kepolisian untuk membentuk satuan tugas pengawasan elpiji 3 kg, sehingga pendistribusian gas 3 kg system tertutup dapat terlaksana yang akhirnya menjadikan gas 3kg tidak langka di pasar.
Demikian pula, gubernur diharapkan segera memerintahkan kepala darah kabupaten/kota untuk menindaklanjuti pembentukan gugus tugas seperti ini sehingga terjadi gerakan yang merata. Apalagi gugus tugas ini adalah amanah peraturan menteri yang sudah lama ada.
“Sedangkan terkait dengan ketersediaan gas bagi dunia usaha, DPRD akan menyampaiakn aspirasi dunia usaha di Sumut yang kekurangan pasokan gas, sehingga Sumut yang telah ditetapkan sebagai koridor pembangunan Indonesia bagian barat, dapat mengambil peran. Kawasan ekonomi khusus Sei Mangkei, yang diharapkan menjadi pusat ekonomi dan berdaya saing dengan Negara tetangga, tidak akan berfungsi jika gas bagi operasional industry tidak tersedia,” sebut Ikrimah Hamidy.
Saat menyampaikan refleksi akhir tahun PKS, sejumlah anggota fraksi terlihat hadir diantaranya Ketua Fraksi Zulfikar yang juga Anggota Komisi D, Khairul Anwar Sekretaris Fraksi yang juga Anggota Komisi C, Bendahara Fraksi Satrya Yudha Wibowo, ST yang juga anggota komisi C, Ikrimah Hamidy dari Komisi B, Burhanudin Siregar dari Komisi A, dan Hidayah Herlina Gusti yang berada di Komisi E. (HD)
