Ops Gaktib Dan Yustisi Tahun 2015
tobasatu | Pangdam I/BB Mayjen TNI Winston P Simanjuntak, S.I.P, M.Si menjadi inspektur upacara pada pembukaan gelar Ops Gaktib dan Yustisi Tahun 2015 di Lapangan Upacara Makodam I/BB Jl Gatot Subroto Km 7,5 Medan, Selasa (13/1).
BACA JUGA:
Pangdam I/BB yang membacakan amanat Panglima TNI menyampaikan tanggung jawab pembangunan TNI tidak saja ditangan pimpinan TNI tetapi juga segenap prajurit TNI. “Oleh karena itu, kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum, norma-norma keprajuritan dan disiplin merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan TNI,” katanya.
Sambungnya, dalam realita kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukum, norma dan disiplin tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam perspektif efeksitas hukum. Benarkah hukum dan disiplin yang tidak efektif atau pelaksana hukumkah sesungguhnya yang berperan untuk mengefektifkan hukum tersebut.
Menurut Panglima TNI, persoalan efektifitas hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum, baik, dilingkungan TNI maupun dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofi, juridis, dan sosiologis.
Untuk itu Panglima TNI berharap Ops Gaktib dan Yustisi Tahun 2015 harus dikembangkan ke arah peningkatan kapasitas petugas dan subyek hukum melalui upaya edukasi, karena esensi Gaktib dan Yustisi adalah proses lanjutan dari upaya pencegahan pelanggaran hukum.
Secara subtansial penegakan hukum atau penyelenggaraan hukum, baik hukum positif, tata tertib maupun disiplin pada hakekatnya bukan hanya mencakup law enforcement semata, namun juga peace maintenance. “Karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola prilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian, keamanan dan ketertiban,” tambahnya.
Pada sisi lain, berfungsinya hukum, tata tertib dan disiplin akan sangat ditentukan oleh mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum. Implementasi penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa, terlihat dan harus diaktualisasikan sesuai kewenangan dan batas kewenangan.
“Hal ini harus menjadi atensi kita semua. Karena sementara masih terdapat kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum,” bebernya.
Disamping itu, faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras menjadi faktor penting dalam penegakan hukum. Dalam rangka menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Pendidikan petugas dan penyuluhan terhadap subyek hukum merupakan piranti lunak yang perlu dilaksanakan, guna optimalisasi penegakan hukum.
Lebih lanjut Pangdam I/BB yang didampingi Danpomdam I/BB Kolonel (CPM) Hadi Santoso ditemui saat jumpa pers setelah upacara menegaskan, penegakan hukum harus diutamakan.
Hadir dalam acara tersebut Kasdam I/BB, Wakapoldasu, Sahli Pangdam I/BB, para Asisten Kasdam I/BB, para Kabalakdam I/BB, Danpom AL, Danpom AU, Dandim 0201/BS dan para Danyon BS jajaran Kodam I/BB. (ts-04)
