Pembatalan Pengangkatan Sekdaprovsu Belum Diproses

369

tobasatu|Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo hingga kini belum mengeluarkan surat pembatalan Keprres Pengangkatan H Hasban Ritonga SH sebagai Sekda Provinsi Sumatera Utara (Sekda Provsu).

Hal ini diketahui setelah Hasban Ritonga langsung berkunjung ke Sekretariat Kabinet (Seskab) dan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Rabu (21/1).

Sekembali dari Jakarta, Rabu sore, Hasban kepada wartawan di Kantor Gubsu di Medan mengakui pihak pemerintah pusat tidak ada memproses usul pembatalan Keputusan Presiden (Keppres) pengangkatan dirinya.

“Saya langsung bertanya kepada Seskab (Sekretariat Kabinet) di Jakarta tadi pagi (kemarin – red), kata Deputi Seskab, Pak Sujatmiko, tidak ada proses terkait itu (pembatalan Keppres – red),” ujar Hasban.

Hasban menjelaskan dirinya bersama Staf Ahli Gubsu bidang Hukum dan Pemerintahan Ferlin Nainggolan berkunjung ke Seskab, Rabu (21/1) pagi setelah melapor ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada hari yang sama. Di Seskab, Hasban yang mantan Inspektur Provinsi Sumut ini selain melapor telah dilantik selaku Sekdaprovsu juga menjelaskan secara rinci duduk perkara dirinya hingga menjadi terdakwa sengketa tapal batas antara Pemprovsu dengan PT Mutiara dalam pembangunan Sirkuit di Jalan Pancing.

Pada kesempatan ini Hasban juga mempertanyakan beredarnya berita secara luas di media massa nasional tentang adanya surat dari Mendagri tentang usul pembatalan Keppres pengangkatanya dirinya selaku Sekdaprovsu.

“Deputi tegas menjawab sejauh ini tidak ada,” ujar Hasban. Atas dasar itu Hasban mengimbau segenap jajaran Pemprovsu tetap tenang dan bekerja sebagaimana biasa tanpa harus terombang-ambing terhadap polemik pelantikan dirinya.

Sebelumnya, pihak Kemendagri menyatakan, keputusan Presiden yang dijadikan rujukan oleh Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Gatot Pudjonugroho untuk melantik Hasban Ritonga menjadi Sekdaprov Sumut harus dibatalkan. Kemendagri pun pada Jumat (16/1) telah mengirim surat pemanggilan kepada Hasban. Pemanggilan untuk meminta klarifikasi atas kasus hukum yang tengah dihadapi Hasban.

BACA JUGA  Penyaluran BKP di Sumut Perlu Diatur Pergub

“Sekaligus, menanyakan mengapa saat dihubungi Mendagri Tjahjo Kumolo, beberapa waktu lalu, Hasban mengatakan tidak ada permasalahan yang dihadapi,” kata Sekretaris Jenderal Kemendagri Yuswandi Temenggung.

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi mengatakan, pihaknya telah mengirim surat kepada gubernur Sumut dan Mendagri guna menelusuri benar atau tidaknya Hasban berstatus terdakwa. “Kami sudah mengirim surat kepada gubernur sebagai atasannya dan Mendagri sebagai atasan gubernur untuk melakukan pengusutan terhadap kasus ini. Perlu diingat, keppres bukan sesuatu yang tidak bisa dicabut, yang tidak bisa dicabut hanya kitab suci,” kata Sofian.

Menurutnya, jika dari hasil kajian Kemendagri benar ditemukan Hasban berstatus terdakwa, dapat segera diusulkan kepada presiden untuk membatalkan Keppres Nomor 214/M/2014 tentang Pengangkatan Hasban. Apalagi, kalau kemudian pengadilan sendiri telah memutus perkara tersebut, penggantian dapat segera dilakukan. Tentunya dengan terlebih dahulu memberhentikan Hasban.

Hasban Ritonga sebelumnya ditetapkan sebagai terdakwa terkait sengketa sirkuit Jalan Pancing Medan. Kasus tersebut terkait persoalan tapal batas antara Pemprovsu dengan PT Mutiara Development.

Sengketa sirkuit Jalan Pancing yang diawali dengan pembangunan sirkuit pada tahun 2007 dengan menggunakan dana APBD TA 2007, 2008 dan 2010 di atas tanah milik Pemprovsu. Pembangunan Track Sirkuit Multi Fungsi di atas lahan yang terletak di Jalan Williem Iskandar/ Jalan Pancing Medan Estate Percut Sei Tuan Kabupaten Deliserdang, pengelolaannya diserahkan kepada Pengprov Ikatan Motor Indonesia (IMI) Sumut pada tahun 2009.

Namun dalam pelaksanaan pembangunan sirkuit tersebut kemudian menimbulkan sengketa karena setelah dilakukan pengukuran ulang di lapangan oleh instansi terkait, ternyata sebagian dari track sirkuit berada di tanah yang merupakan Hak Guna Bangunan (HGB) milik PT Mutiara Development.  (ts-02)

Loading...
loading...