Mau Jadi Kepsek SD Pun Dikenakan ‘Mahar’ Hingga Rp40 Juta

358

tobasatu, Medan | Negeri serba pungli. Itulah kata yang tepat untuk menggambarkan kondisi di republik ini. Mulai dari pengurusan izin, hingga untuk menduduki jabatan tertentu perlu uang pelicin. Bahkan untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Sekolah Dasar (Kepsek SD), pun dikenakan setoran, kerap disebut ‘mahar’.

Kondisi ini terlihat saat Ombudsman RI melakukan kunjungan ke dua Sekolah Dasar di Kota Medan, yang hingga kini tidak memiliki Kasek defenitif, Senin (2/3/2015).

Informasi diperoleh tobasatu, Selasa (3/3/2015), dari kunjungan tim Ombudsman RI itu, terungkap bahwa banyaknya sekolah yang tidak memiliki Kasek defenitif tersebut, sangat berkaitan erat dengan dugaan pungutan liar (Pungli) untuk menjadi Kasek.

“Dari kunjungan ini, memberi gambaran yang menguatkan dugaan kita bahwa ada pungli untuk menjadi kepala sekolah. Diduga ada “setoran” bila ingin menjadi kepala sekolah,” tegas Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar S.Sos.

Kedua sekolah yang dikunjungi tim Ombudsman RI itu adalah SD Negeri 064014 dengan Pelaksana tugas (Plt) Kasek Murdin Tamba dan SD Negeri 060833 dengan Plt Kasek Sabar Pandiangan. Kedua sekolah ini terletak di Jalan Agenda Medan.

Di SD Negeri 064014, tim Ombudsman terdiri dari Abyadi Siregar dan asisten Ricky Nelson Hutahaean dan Tety Boru Silaen itu, diterima seorang guru bernama Ranto Sinurat. Sedang di SD Negeri 060833 tim Ombudsman RI langsung diterima Plt Kasek Sabar Pandiangan.

Abyadi menjelaskan, dari dialog dalam kunjungan tersebut, tergambar jelas adanya dugaan pungli dalam pengangkatan kepala sekolah negeri. Di kalangan para guru, kutipan untuk menjadi Kasek ini dikenal dengan istilah “mahar”.

Inilah yang diduga menjadi penyebab sehingga banyak sekolah yang tidak memiliki kepala sekolah yang defenitif. “Banyak yang tidak sanggup membayar “mahar” tersebut. Karena tak sanggup memberi “mahar”, akhirnya tidak diangkat jadi Kasek defenitif,” kata Abyadi Siregar.

BACA JUGA  Ombudsman Pertanyakan Tindaklanjut Proses Hukum Kasus SMAN 2 dan 13

Yang terjadi kemudian adalah, mengangkat Pelaksana tugas (Plt) Kasek. Seperti di SDN 064014 dengan Plt Kasek Murdin Tamba. Murdin sendiri Kasek defenitif di SDN 068041 Jalan Damar, Medan Petisah. Padahal menurut Sinurat, sudah ada kepala sekolah baru yang dilantik pada Januari lalu.

“Katanya sudah ada, perempuan. Mantan kepala sekolah juga, pernah jadi pengawas juga. Tapi sampai sekarang belum sampai ke sini,” ujar Sinurat.

Menurut Sinurat, selain SDN 064014, ada dua sekolah lagi di Medan Petisah yang masih dipimpin Plt. Padahal ia dan beberapa orang guru dari Medan Petisah sebelumnya pernah mendaftar sebagai kepala sekolah, tapi satu pun tidak ada yang lulus.

Ia tidak menampik adanya desas-desus “setoran” untuk menjadi kepala sekolah. Namun ia tidak menyebutkan angkanya.

Menurut Sinurat, untuk menjadi seorang kepala sekolah, ada mekanisme yang harus diikuti, diantaranya PNS golongan IV. “Itu kan formalnya. Tapi kan ada juga yang “naik lift”, ada “pakai balon”, ada juga yang ditarik sama burung elang,” katanya beristilah.

Sementara sumber lain menyebutkan, untuk menjadi Kasek ada “setoran” yang harus dibayar. Angkanya berkisar Rp30-40 juta. Tergantung tingkat favorit sebuah sekolah. Ada pula yang memanfaatkan kedekatan dengan “orang dalam” untuk memuluskan jalannya.

Abyadi meminta Walikota Medan memerintahkan Inspektorat untuk mengusut kasus ini sampai tuntas. Abyadi menduga walikota tidak mengetahui hal tersebut. Namun dikhawatirkan ada beberapa pihak membawa-bawa nama walikota. Padahal pelakunya ada di tingkat bawah. (ts-02)

Loading...
loading...