tobasatu, Medan |Seperti yang sudah diprediksi banyak pihak, usulan hak interpelasi yang digagas Anggota DPRD Sumatera Utara, kembali kandas, Senin (20/4). Interpelasi jilid III ini kandas setelah dilakukan voting secara terbuka, dan dari 89 anggota dewan yang hadir, hanya 35 orang yang setuju dilakukan interpelasi, sisanya 53 orang menolak.
Karena tidak memenuhi syarat setengah yang hadir ditambah 1, (1/2 n + 1) sesuai yang diatur dalam Pasal 12 ayat 6 Tatib DPRD Sumut, interpelasi tidak dapat dilanjutkan pembahasannya.
BACA JUGA:
Sebelumnya, rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sumut Ajib Shah, didampingi Wakil Ketua HT Milwan, Ruben Tarigan, Parlinsyah Harahap dan Zulkifli Effendi Siregar, baru memenuhi kuorum setelah sempat 2 kali diskors.
Sebanyak 37 anggota DPRD Sumut yang berasal dari 6 fraksi yakni Fraksi Partai Golkar (FPG) 1 orang, Fraksi Partai Demokrat (FPD) 14 orang, Fraksi Partai Hanura 9 orang, Partai Amanat Nasional (FPAN) 2 orang, Fraksi Partai NasDem 5 orang, Fraksi Partai Persatuan dan Keadilan Bangsa (FPKB) 6 orang, sepakat untuk mengusulkan penggunaan hak interpelasi.
Sementara Fraksi PDI Perjuangan (FPDIP) dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) sama sekali tidak mendukung hak interpelasi.
Interpelasi, antara lain menyangkut 4 materi diantara menyangkut Pengelolaan Keuangan Negara yakni menyangkut hutang Dana Bagi Hasil (DBH) dan BDB yang membuat tunggakan hutang Pemprovsu mencapai Rp2,2 Triliun. Selain itu materi lainnya mengenai Pergub No 10 tahun 2015 tentang Penjabaran APBD TA 2015, tentang berbagai kebijakan Pemerintah Daerah serta tentang etika Gubernur Sumatera Utara sebagai kepala daerah.
Salah satu materi interpelasi mengenai etika gubernur, sebagaimana yang dibacakan Muhri Fauzi Hafiz, antara lain akan mempertanyakan kabar yang berkembang di tengah masyarakat mengenai kabar Gatot Pujo Nugroho yang menikah lagi dengan wanita lain, selain istri sahnya Sutias Handayani. (ts-02)
