DPRD Sumut Soroti Perbedaan Data dan Angka dalam LKPJ Gubsu

295

tobasatu, Medan | Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sumatera Utara mencatat terdapat perbedaan data dan angka yang disampaikan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)  Gubernur Sumut yang disampaikan pada paripurna Dewan 7 April yang lalu, dengan realita yang sebenarnya menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Anggota Pansus Pembahasan LKPj Gubsu TA 2014, Basyir SE dalam laporannya saat paripurna dewan, Selasa (5/5/2015) pagi ini, menyebutkan, total pendapatan yang direncanakan untuk Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp8.488.643.829.023.

Dibanding PAPBD tahun 2013 (Rp9.111.133.456.652), maka pendapatan tahun 2014 mengalami penurunan sebesar Rp622.489.636.629.

“Tetapi jika dihubungkan dengan esensi keterangan yang disampaikan pemerintah bahwa Pendapatan Daerah tahun 2014 terdapat keterangan yang bertolak belakang, dimana mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sekitar 0.08 persen. Padahal pendapatan daerah tahun 2014 sebenarnya justru mengalami penurunan dari tahun 2013. Menurut penelitian kami justru terjadi penurunan pendapatan daerah atau hilang sekitar Rp622 miliar,” sebut Basyir dalam laporannya.

Jawaban terhadap permasalahan ini dalam penyampaian nota keuangan APBD TA 2014 yang menjelaskan bahwa pendapatan daerah tahun 2014 mengalami kenaikan 0,08%. Kenaikan ini adalah komparasi terhadap alokasi anggaran tahun 2013 pada APBD murni.

Adapun penurunan alokasi APBD dari Rp9,111 triliun (2013) dimana alokasi belanja ini adalah total APBD murni dan perubahan APBD TA 2013. Sedangkan Rpp8,489 triliun adalah alokasi murni pada tahun 2014 tidak termasuk alokasi Perubahan APBD TA 2014.

“Jawaban ini sulit dipahami karena LKPJ disampaikan setelah selesai TA 2014,” sebut Basyir.

Rapat Paripurna Pembahasan LKPJ dipimpin Ketua DPRD Sumut H Ajib Shah didampingi Wakil Ketua Ruben Tarigan, Parllinsyah Harahap dan Zulkiflli Siregar. (ts-02)

BACA JUGA  Terdapat Selisih Rp400 Miliar, Jumlah R-APBD Sumut TA 2016 Dipersoalkan
Loading...
loading...