Resmi, Dahlan Iskan Tersangka Korupsi PLN

350
Dahlan Iskan (foto: ist)

tobasatu, Jakarta | Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta resmi menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN), Dahlan Iskan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pembangunan 21 Gardu Induk (GI) di Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara tahun 2011-2013 senilai Rp1,063 triliun.

“Sesuai pendapat tim penyidik menyatakan bahwa saudara DI (Dahlan Iskan) yang diperiksa hari ini telah memenuhi syarat untuk dipenuhi menjadi tersangka berdasarkan dua alat bukti,” kata Kepala Kejati DKI Jakarta, Adi Toegarisman di Kejati DKI Jakarta, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (5/6/2015).

Menurut Adi, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) saat proyek pembangunan itu dilakukan. Dia diduga melanggar Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Sesuai permintaan tim penyidik kami Kejati keluarkan sprindik 752 dan telah menunjuk Jaksa untuk jadi Tim Penyidik tindak korupsi Gardu Induk dengan tersangka saudara DI,” ujarnya.

Lebih lanjut, Adi menjelaskan bahwa ada dua permasalahan pokok yang berkaitan dengan penetapan tersangka Bos Jawa Pos ini. Pertama berkaitan dengan sistem multiyears dan pembayaran proyek yang dilanggar.

“Sehingga dari keterangan seluruh pihak kami simpulkan ada dua alat bukti utnuk tetapkan DI tersangka,” tandasnya.

Seperti diketahui, kejaksaan sudah menetapkan 15 tersangka, dengan sembilan orang di antaranya merupakan petinggi PLN cabang Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Kejati pun telah melimpahkan kasus tersebut ke penuntutan dan rencananya segera masuk ke persidangan.

Seluruh tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (ts-04/okz)

BACA JUGA  Usai Diperiksa, Zumi Zola Ditahan KPK 
Loading...
loading...