Pengusaha Macan Yaohan Mangkir Dipanggil DPRD Sumut

443
Arrachman Azhar, juru bicara karyawan Macan Yaohan. (foto: tobasatu.com)

tobasatu, Medan | DPRD Sumatera Utara mengancam akan memanggil paksa pemilik Macan Yaohan, Hendi Liong terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 390 karyawan supermarket tersebut, Kamis (9/6/2015). Pengusaha, diberi kesempatan sekali lagi untuk memenuhi undangan dewan, sebelum dilakukan pemanggilan paksa oleh aparat kepolisian.
Demikian terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi E DPRD Sumut dipimpin Sekretaris Komisi E DPRD Sumut Firman Sitorus, dengan sejumlah karyawan Macan Yaohan yang terkena PHK.

Karena pihak pengusaha tidak hadir dalam pertemuan tersebut, Komisi E akhirnya menskors rapat tersebut hingga tanggal 15 Juni mendatang. Jika pengusaha tidak juga memenuhi panggilan kedua, menurut Firman, DPRD Sumut akan meminta bantuan aparat kepolisian untuk memanggil paksa owner Macan Yaohan tersebut.

“Rapat hari ini kita skors karena pengusaha Macan Yaohan tidak hadir disini. Jadi pertemuan akan kita jadwalkan kembali pada 15 Juni mendatang,” tutur Firman, dalam pertemuan yang juga dihadiri perwakilan Dinas Tenaga Kerja Sumut tersebut.

Menurut juru bicara karyawan Macan Yaohan, Arrahcman Azhar, pengusaha hanya membayarkan pesangon 3 bulan gaji terhadap 390 karyawan yang di PHK. Padahal mengacu undang-undang idustrial, karyawan yang telah memiliki masa kerja hingga 28 tahun wajib dibayarkan pesangon 18 bulan gaji.
Namun saat karyawan mempertanyakan hak nya, pengusaha Macan Yaohan justru tidak memberi tanggapan, dan enggan merespon tuntutan karyawan.

“Nilai yang mereka kasi tidak sesuai dengan undang-undang. Untuk 15 tahun mereka hanya kasi 3 bulan gaji,” sebut Arrachman.
Sementara Anggota Komisi E DPRD Sumut Meilizar Latief yang hadir dalam rapat tersebut menyatakan pihak pengusaha jangan main-main dengan hak karyawan. Pengusaha harus membayarkan hak buruh yakni pesangon berupa 18 bulan gaji, bukannya 3 bulan gaji yang dikeluhkan karyawan.

BACA JUGA  Anggota DPRD Sumut Nezar Djoeli Raih Predikat Kader Terbaik Nasdem

Kepada aparatur pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja, menurut Meilizar yang juga politisi Partai Demokrat ini, juga harus serius menangani persolan yang dihadapi para karyawan.

“Disnaker Medan jangan pura-pura tidak tau, main mata dengan pengusaha sehingga karyawan Macan Yaohan ini justru mengadukan nasib mereka ke DPRD Sumut,” sebut Meilizar.
Sebagaimana diketahui, sejak 11 Mei 2015 lalu, Swalayan yang memiliki sejumlah gerai diantaranya di Aksara, Pulo Brayan, Merak Jingga, Simpang Brigjend Katamso dan Sukaramai ini resmi ditutup. Pengusaha beralasan tidak lagi mampu menampung biaya operasional sehingga menutup usahanya, yang mengakibatkan 390 karyawan kehilangan pekerjaan. (ts-02)

Loading...
loading...