Isu Gratifikasi Jadi Pemicu Ribut 2 Anggota DPRD Sumut

389
Ilustrasi Gratifikasi.

tobasatu, Medan | Isu gratifikasi mewarnai kericuhan 2 anggota DPRD Sumut, Mustopawiyah Sitompul dan Guntur Manurung, saat rapat paripurna Senin (8/6) lalu. Badan Kehormatan Dewan (BKD) akan mendalami isi pernyataan yang dilontarkan keduanya, terkait masalah uang yang dinilai mendeskriditkan lembaga ke arah gratifikasi.

Anggota BKD DPRD Sumut Syamsul Qodri Marpaung mengatakan pihaknya telah meminta beberapa informasi dari sekretariat berupa kliping surat kabar terkait pemberitaan perseretuan kedua anggota dewan dari fraksi Partai Demokrat tersebut. Menurutnya dari apa yang disampaikan kedua anggota dewan beda komisi itu, selain kata-kata kasar dan memaki, juga sama-sama menuding soal penggelapan uang.

“Saya sudah minta staf sekretariat untuk mengkliping koran-koran yang sudah ada terkait pemberitaan itu. Kita akan bicarakan itu bersama seluruh anggota dewan yang ada di BKD,” ujar Syamsul kepada wartawan, Rabu (10/6).

Menurutnya kata-kata yang dilontarkan Mustofawiyah maupun Guntur usai Paripurna akan dijadikan pertimbangan untuk didalami. Dimana satu sisi persoalan kode etik dalam berbicara dan kedua soal kalimat yang bernada menuding soal penggelapan sejumlah uang. Sehingga menyebabkan institusi dewan, secara tidak langsung seolah-olah ikut terlibat.

“Memang kejadiannya setelah usai paripurna. Tetapi kan terjadi di ruang paripurna. Itu makanya kita akan lihat nanti bersama kawan-kawan, apakah nanti diarahkan penyelesaiannya di internal faraksi atau ada (unsur) pelanggaran kode etik,” katanya yang juga mengaku melihat kejadian tersebut dari sisi ajaran agama atau syariat.

Namun dari kejadian tersebut, selain soal kode etik, pernyataan saling menyinggung soal penggelapan uang oleh keduanya, harus didalami lagi. Padahal seharusnya jika ada masalah antar keduanya, bisa diselesaikan secara internal di fraksi. Sehingga tidak sampai terbawa di paripurna.

BACA JUGA  Pemprovsu Harus Jamin Keamanan Pengguna Jalan Tol

“Muatan dari kata-kata (mereka) itu, kan ada mendiskreditkan lembaga. Itu kan masalah gratifikasi. Kalau mereka kemarin ada masalah, kan pulang dulu ke fraksi, diselesaikan jangan bawa ke paripurna,” kesalnya. (ts-02)

Loading...
loading...