Dipilihnya Sutiyoso Sebagai Kepala BIN Harus Objektif

286
Tobasatu.com/Net

tobasatu, Medan | Presiden Joko Widodo mengajukan nama mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), menggantikan Letjen (Purn) Marciano Norman.

Meski memilih pejabat negara adalah hak prerogative Presiden, namun Jokowi diminta tidak melupakan sejarah bahwa Sutiyoso adalah adalah mantan Pangdam Jaya yang memimpin penyerangan kantor DPP PDI di  Jakarta yang memicu kerusuhan 27 Juli 1996.

“Secara pribadi saya sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, sudah mempertanyakan ke Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI terkait pengajuan nama Sutiyoso sebagai kepala BIN. Harus dilihatlah track recordnya,” tutur Ketua Fraksi PDI Perjuangan Budiman Nadapdap kepada tobasatu.com, Kamis (11/6/2015) menanggapi pengajuan nama Sutiyoso sebagai Kepala BIN.

Budiman menilai aneh bila Jokowi memilih Sutiyoso yang memimpin penyerangan di Kantor PDI Perjuangan, sementara Jokowi adalah Presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan.

Selain faktor sejarah bahwa Sutiyoso adalah mantan Pangdam Jaya yang memimpin penyerangan ke Kantor PDI Perjuangan pada 1996 lalu, perlu diperhatikan juga bahwa saat ini kondisi fisik Sutiyoso sudah cukup tua untuk mengemban tugas tersebut.

Sebab kata Budiman, intelijen adalah urat nadi informasi. Dan kepala BIN adalah  penyedia informasi yang paling terdepan bagi Presiden.

Budiman yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara itu  menyatakan Presiden Jokowi hendaknya tidak memilih nama Sutiyoso bukan semata-mata karena faktor bagi-bagi kekuasaan.

“Ada hal yang objektif yang perlu diperhatikan misalnya dengan usia 70 tahun sudah terlalu tua untuk mengemban tugas yang sangat penting tersebut,” ujar Budiman.

Dia menilai masih banyak nama lain yang masih cukup pantas untuk diajukan sebagai Kepala BIN, misalnya Hendro Priyono, atau TB Hasanudin yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat.

BACA JUGA  Megawati Hadiri Kampanye Akbar Djoss di Lubuk Pakam

“Kalau Menurut saya, kita harus objektif lah jangan semata-mata bagi-bagi kekuasaan. Kita mintakan DPR RI juga bisa tanggap dan peduli akan hal itu,”tegas Budiman. (ts-02)

Loading...
loading...