Menanti Nyali Suu Kyi

256

Seorang perempuan berperawakan langsing dengan sorot mata tajam itu lahir di Rangoon (sekarang Yangoon) ibu kota Myanmar, pada tanggal 19 Juni 1945. Seorang perempuan dengan membawa ‘idealisme’ ala Gandhi–Satyagraha; berjuang tanpa kekerasan-, melakukan perlawanan dari serambi depan untuk membebaskan rakyatnya dari penindasan, menegakkan perdamaian dan hak-hak asasi manusia. Ia adalah Aung San Suu Kyi, perempuan Asia pertama yang meraih Nobel Perdamaian 1991, yang menjadi simbol penegakan demokrasi dan HAM di Myanmar.

Beberapa hari lagi ia akan merayakan hari jadi. Saat hari itu tiba, usianya genap 70 tahun. Sepanjang perjalanan usianya, Suu Kyi telah telah banyak menyaksikan ketidakadilan di bawah bayang-bayang penguasa, ia juga telah puas mengenyam getir dan teror ketika ia tumbuh hingga awal ia berkecimpung di dunia politik; mengalami fase sulit ditinggal sang ayah Bogyoke (Panglima Besar) Jenderal Aung San yang tewas dibunuh lawan politiknya pada tahun 1947, terusir dari negara sendiri, bahkan sampai diganjar tahanan rumah selama hampir enam tahun.

Dari sekelumit stori hidupnya, kita tentu sangat memahami bahwa Suu Kyi merupakan corong kebebasan, seorang pejuang HAM, dan pembawa nilai-nilai demokrasi. Baginya, hanya ada satu jenis demokrasi di dunia ini, yaitu pemerintah harus menjaga kehendak rakyat dan demokrasi bukan hanya sistem melainkan kebijakan yang diaplikasikan. Menurut Suu Kyi, meyakini demokrasi sebagai suatu sistem, berarti mempercayai pondasi demokrasi yang berpijak pada upaya membangun dan mengembangkan kehendak rakyat. Sebab demokrasi adalah hidup, kemerdekaan dan pengejaran kebahagiaan.

Namun sayangnya, di tengah kecamuk etnis minoritas Rohingya yang sampai sekarang ini terus bergolak dan terancam genocida, Suu Kyi tak pernah terdengar lagi. Suu Kyi tak mengeluarkan pernyataan apapun mengenai nasib dan masa depan Rohingya. Ia diam, seolah-olah perjuangan atas nama kebebasan, demokrasi dan HAM yang dulu disungnya telah selesai seiring Liga Nasional Demokrasi (National League for Democracy, NLD) yang dipimpinnya meraih kejayaan.Pidatonya yang berapi-api di depan Pagoda Shwedagon seperti tahun 1988 silam, kini telah padam.

Sebenarnya kasus kekerasan berdasarkan etnis dan agama di Myanmar telah mengalami sejarah panjang penindasan. Kejahatan terhadap kemanusiaan ini sudah lama terjadi di salah satu negara ASEAN tersebut. Diawali tahun 1784 M dimana daerah Arrakan sebagai salah satu distrik atau wilayah di Myanmar (Burma kala itu) diduduki oleh kaum Muslim. Namun kerajaan Budha yang terprovokasi oleh pihak asing menyerang pemukiman kaum Muslim dengan melakukan pembakaran rumah, merampas barang-barang berharga hingga kaum Muslim terusir dari daerah tersebut.

Dan puncaknya yaitu pada 28 Mei 2012, berangkat dari kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap gadis Budha, Ma Thida Htwe 30 tahun, oleh tiga orang laki-laki keturunan India Muslim. Ia ditikam dari belakang saat dalam perjalan pulang. Lantas peristiwa tersebut memicu kemarahan masyarakat Budha sehingga pecahlah insiden berdarah yang menewaskan sepuluh orang Islam yang pada saat itu mengendarai bus dari Thandwe menuju Yangon.

BACA JUGA  Sembilan Pengungsi Rohingya Nyasar ke Sergai

Dari sini, di kawasan Arrakan, Myanmar, konflik terus memanas, dan sasarannya adalah muslim Rohingya. Seperti dilansir media Al-Jazeera, hal ini dipicu juga oleh bibit perseteruan yang sudah terpendam lama, antara kelompok etnis Rohingya yang beragama Muslim dan etnis lokal yang beragama Buddha. Selain masalah perbedaan agama, Rohingya juga tidak mendapat pengakuan oleh pemerintah setempat.

Mengingat pada ratusan nyawa yang terombang-ambing di lautan lepas, ratusan telah tewas, ribuan lagi masih dalam perjalanan menuju tanah mana yang dapat menjanjikan masa depan, bahkan ratusan lainnya masih terdampar di kamp pengungsian, dengan demikian Rohingya adalah masalah serius. Rohingya bukan cerita fiktif, melainkan fakta yang tak bisa dipandang sebelah mata.

Dengan kesadaran bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan oleh setiap manusia, maka langkah politis Suu Kyi sangat diharapkan untuk menyudahi kemelut yang berlaku di Myanmar. Terlebih lagi, yang kini terjadi terhadap etnis Rohingnya bukanlah masalah ringan, akan tetapi termasuk dalam pelanggaran HAM berat. Selain itu, HAM juga bertujuan memberikan perlindungan kehormatan, harkat dan martabat, maka sudah selayaknya pemerintahan otoritas dan segala pihak yang berwenang ikut andil untuk memecahkan segala permasalahan ini, serta memberi solusi bagaimana etnis Rohingya kedepannya.

Myanmar saat ini adalah suatu pemerintahan yang menyerap dan mempraktekkan sistem demokrasi. Itu berarti, Suu Kyitak sedang hidup di era  junta militeryang menjauhkannya dari surat kabar dan televisi. Ia juga tak berada pada belenggu tahanan rumah yang membuatnya buta informasi. Ia hidup di alam kebebasan dan demokrasi yang ia perjuangkan, sangat mustahil kemelut Rohingya luput dari pandangan seorang Suu Kyi.

Aung San Suu Kyi yang berarti ‘kemenangan cemerlang yang ajaib’ memang bukan malaikat. Namun yang jelas, sebagai tokoh Myanmar yang dianugerahi pelbagai hadiah Internasional mulai dari hadiah Sakharov untuk kemerdekaan berpikir (1990), hadiah Thorolf (1991) untuk hak asasi manusia, hingga nobel perdamaian (1991), ia wajib bertanggung jawab terhadap apa yang menimpa etnis Rohingya.

Setidaknya, dengan terjunnya Suu Kyi ke arena politik dan didukung oleh kekuasaan besar yang kini berada dalam genggamannya, Suu Kyi dapat leluasa untuk terus mengawal rakyatnya tanpa terkecuali. Sebab seperti yang digambarkan oleh Vaclac Havel, bahwa politik adalah sebuah tanggung jawab yang lebih tinggi. Tentu saja mengabaikan sebuah tanggung jawab merupakan sikap yang sangat keliru dan tak beradab.

Tugas Suu Kyi jelas tak ringan. Akan tetapi tutup mulut dengan keadaan ini hanya akan membuatnya kehilangan kepercayaan dari publik. Di saat beberapa negara khususnya yang tergabung dalam ASEAN menggalang dukungan dan mengirim bantuan untuk Rohingya, lalu di mana andil Suu Kyi? Di saat Indonesia (Aceh, Sumatera Utara, Riau) menampung etnis Rohingnya, lalu ke mana suara Suu Kyi? Atau barangkali gaungnya redup seiring perjalanan usia yang tak lagi muda?

BACA JUGA  Takbir Menggema di Depan Vihara Borobudur Medan Saat Aksi Solidaritas Rohingya

Ia memang tidak melakukan penindasan, namun saat ini memilih diam bukanlah sikap yang layak dipertahankan oleh seorang yang dinobatkan sebagai simbol kebebasan. Sebaiknya Suu Kyi segera bertindak menangani pembantaian terhadap etnis Rohingya. Sebab jika bertahan dengan sikap bungkam tersebut, Suu Kyi tak ubahnya seperti Jenderal Ne Win yang pernah berkuasadi Myanmar, melaksanakan pemerintahan junta militer, memerintah sewenang-wenang, mencipta teror, serta melakukan penindasan. Satu hal yang perlu diingat adalah, bahwa pembiaran terhadap kejahatan HAM termasuk pelaku kejahatan itu sendiri.

Pada kutipan wawancara Majalah Forum Keadilan No. 18 tahun IV, 18 Desember 1995, Suu Kyi pernah menyatakan tanggapannya mengenai kebebasan berekspresi dan bebas dari ketakutan. Rakyat menurut Suu Kyi, “harus bebas dari ketakutan. Hidup akan sia-sia dan tak bermanfaat jika sepanjang waktu selalu dalam ketakutan. Agar hidup bermartabat dan aman, anda harus bebas dari rasa takut. Tanpa itu, kehidupan akan sia-sia”. Dengan ekspresi tegas, Suu Kyi menjelaskan bahwa bangsa yang sehat adalah bangsa yang rakyatnya bisa makan secara baik, punya rumah yang layak untuk berteduh, dan perawatan kesehatan yang cukup.

Dalam hal ini, Etnis Rohingya pantas mendapatkan hak-hak mereka kembali seperti hak untuk hidup aman tanpa tekanan, teror dan rasa takut, hak untuk diakui sebagai bangsa, hak untuk mendapatkan kekayaan, hak untuk memeluk suatu kepercayaan, dan hak untuk mendapatkan hidup yang utuh.

Seperti kata orang bijak, a ship is safe in harbour, but that’s not what ships are for. Sebuah kapal akan aman jika berada di pelabuhan, akan tetapi bukan untuk itu ia diciptakan. Dan Suu Kyi, berbekal posisi politik, pengaruh dan kekuasan yang besar, diharapkan dapat membawa Myanmar keluar dari karut marut etnis dan agama, menghentikan pertumpahan darah yang telah berlangsung lama, memecah amarah dan dendam yang telah mengurat mengakar, serta dapat menjadi pion di tengah kisruh. Sehingga tidak ada lagi agama, golongan, suku atau siapapun yang menempuh cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Meminjam kalimat Buya Syafi’i Ma’arif, setiap perbuatan membabi buta yang destruktif atas nama agama, sama artinya dengan memperdagangkan kezaliman atas nama Tuhan.

Publik, khususnya etnis Rohingnya menanti keberanian Srikandi dari Negeri Lonji (sarung), berbicara atas nama rakyat, berjuang demi kebebasan, rasa aman, HAM dan perdamaian. Jangan sampai penghargaan demi penghargaan yang pernah disandangnya menjadi warisan sejarah yang penuh dusta, bahwa penegakan demokrasi dan  HAM hanya sekedar retorika.

Biodata Penulis:

Dinna F. Norris, seorang penulis dan pemerhati politik. Alumni ilmu politik USU dan mantan bendahara umum DPD Partai Gerindra Sumatera Utara.

Loading...
loading...