Atasi Kemacetan, Perlu Dibangun Jalan Alternatif Medan – Binjai

1005
Ilustrasi jalan Medan - Binjai yang macet, perlu segera dibangun jalan alternatif untuk mengurai kemacetan. (foto: tobasatu.com/Ist)

tobasatu, Medan | Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diminta mengambilalih pembangunan jalan alternatif Medan –Binjai sepanjang 18,25 km, dengan disupervisi oleh Komisi D.

Pembangunan jalan alternatif ini dianggap satu-satunya solusi pengurai kemacetan Jalan Medan – Binjai.

Demikian terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi D DPRD Sumut dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas PU Bina Marga Deli Serdang serta Dinas Perhubungan Sumut, Organda dan Kesper, Senin (15/6/2015).

Sebelumnya, Sekretaris Kesatuan Pemilik dan Supir Angkutan Umum (Kesper) Sumatera Utara Jaya Sinaga dan Ketua DPC Organda Medan Mont Gomery Munthe mengatakan, pembangunan jalan alternatif yang menghubungkan Terminal Pinang Baris dengan Jalan Binjai melalui Sei Mencirim, merupakan suatu kebutuhan untuk mengatasi berbagai persoalan alu lintas di kawasan Terminal Pinang Baris, terutama untuk mengurai kemacetan di kawasan tersebut.

Dengan dibukanya akses jalan tersebut, akan memberikan dampak positif terhadap penyelenggaraan lalu lintas di daerah Medan-Binjai-Deli Serdang (mebidang), diantaranya setiap bus AKAP/AKDP/angkutan desa secara simultan akan wajib memasuki Terminal Pinang Baris. Berdasarkan hitungan awal, kendaraan umum (AKAP/AKDP/Angkota) sekitar 35 persen hingga 40 persen dari total pengguna Jalan Medan-Binjai.

Kemudian, dengan adanya jalan alternatif tersebut, kemacetan di Jalan TB Simatupang-Gatot Subroto akan berkurang drastis karena kapasitas jalan akan bertambah dan volume kendaraan berkurang.

Selain itu, kegiatan arus lalu lintas menuju Binjai akan semakin lancar, dimana sektor industri lainnya termotivasi untuk bertumbuh, seperti industri properti murah bagi masyarakat.

Sementara Kepala Dinas PU Binamarga Donald Tobing mengatakan, untuk pembangunan jalan alternatif Medan-Binjai-Deli Serdang tersebut, panjang jalan yang menjadi kewenangan Deli Serdang adalah 12,6 km. Pemkab Deli Serdang sudah membangun jalan tersebut dan tinggal 1,7 km lagi belum selesai.

BACA JUGA  Penggeledahan Tim Kejagung Terkait Penyalahgunaan Dana Bansos

“Tahun ini kita akan mengaspal 1,7 km, tapi lebarnya masih kurang kalau untuk jalan kategori sedang,” kata Tobing.

Sementara yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Medan sepanjang 0,55 km tidak diketahui progressnya karena tidak ada perwakilan Pemko Medan yang hadir.

Anggota Komisi D Wagirin Arman menilai, ada ego sentris kekuasaan pemerintah kabupaten kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Politisi dari Fraksi Golkar tersebut, akibat buruknya pelayanan pemerintah tersebut, mengakibatkan beban anggaran pada Pemkab Deli Serdang. (ts-02)

Loading...
loading...