Pemerintah Perlu Buat Regulasi Harga Kebutuhan Pokok

320
Hj.Meilizar Latief, SE,MM. (foto: tobasatu.com)

 

tobasatu, Medan | Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dinilai perlu membuat suatu regulasi yang mengatur tentang harga eceran tertinggi dan harga eceran terendah (HET) dari kebutuhan pokok di daerah ini. Hal ini penting, guna mencegah munculnya aksi penimbunan oleh para spekulan.

“Harga tertinggi dan harga terendah perlu dibuat payung hukumnya, agar tidak muncul aksi penimbunan oleh para spekulan,” tutur Anggota DPRD Sumut, Meilizar Latief, Rabu (17/6/2015), menanggapi ketersediaan stok sembako di Sumut.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumut menjamin bahwa stok sembilan bahan kebutuhan pokok (Sembako) dan kebutuhan pokok lainnya termasuk produk holtikultura, menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri aman, bahkan hingga kurun waktu 5 tahun ke depan.

Namun anehnya, kata politisi Partai Demokrat itu, menjelang puasa, masyarakat justru mengeluh harga-harga di pasaran merangkak naik. Padahal logikanya, kata Meilizar, jika persediaan banyak dan melimpah maka harga justru stabil.

“Pemerintah melihat stok aman dari sisi mana, apa dari gudang pengusaha, atau dari mana. Pemerintah harus turun tangan dalam memantau distribusi sampai barang-barang ke pasar,” sebut Anggota DPRD Sumut dari Daerah Pemilihan Kota Medan itu.

Karena jika tidak dipantau dan diawasi secara ketat, stok kebutuhan pokok yang katanya untuk 5 bulan ke depan itu, dikhawatirkan justru akan memancing aksi spekulasi oleh para spekulan, pemerintah juga harus melihat apakah distribusi di Bulog (Badan Urusan Logistik) sudah merata.

“Karena jika tidak maka dikhawatirkan akan memicu inflasi,” jelasnya.

Solusi jangka panjang dari persoalan ini, kata Meilizar, pemerintah perlu membuat HET baik itu harga eceran tertinggi maupun harga eceran terendah untuk produk sembako dan kebutuhan pangan lainnya.

“Kalau kita buat harga eceran terendah, maka hal ini akan melindungi pengusaha, petani dan pemasok lainnya. Sementara kalau harga eceran tertinggi, akan berguna untuk melindungi konsumen dari ulah para spekulan,” ujarnya.

Untuk menghempang aksi para spekulan ini, kata Meilizar, terhadap produk sembako dan holtikultura harus dilakukan pengawasan secara rutin, sustainable (berkelanjutan). “Pengawasan jangan hanya dilakukan menjelang mau puasa saja, atau mau lebaran saja. Jika pengawasan dilakukan paa high season begini tidak akan ada manfaatnya,” tegas Meilizar Latief. (ts-02)

 

Loading...
loading...