Hak-hak Pekerja Rumahan Belum Diatur UU

451
Ilustrasi Pekerja Rumahan. (Foto: tobasatu.com/Ist)

tobasatu, Medan | Nasib sejumlah pekerja rumahan di Sumatera Utara saat ini masih memprihatinkan. Pasalnya, belum ada payung hukum yang mengatur hak-hak mereka. Sehingga nasib mereka terkesan dianaktirikan jika dibanding pekerja formal.

Demikian diungkapkan Manajer Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bitra Indonesia Erika Rosmawati, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi E DPRD Sumut, Kamis (18/6/2015). Dia mengaku prihatin dengan nasib para pekerja rumahan yang belum mendapatkan haknya secara layak.

“Sementara kalangan pengusaha melihat bahwa pekerja rumah bukanlah pekerja yang memiliki hubungan kerja formal dengan perusahaan atau pengusaha. Karena menurut pengusaha mereka memborongkan sebagian pekerjaannya kepada orang atau badan hukum. Sehingga pengusaha tidak memiliki hubungan secara langsung dengan pekerja rumahan, akibat posisi tawar pekerja rumahan terhadap pengusaha sangat lemah,” katanya.

Ia menyebutkan bahwa hak-hak sebagai pekerja sebagaimana diatur dalam UU No 13 Tahun 2003 belum sepenuhnya mereka dapatkan. Pekerja rumahan hanya menerima upah sesuai dengan kehendak dan kemauan pengusaha atau pemberi kerja. Upah yang mereka terima berkisar antara Rp2.500-Rp20.000 per hari dengan jumlah jam kerja 9 jam.

“Pekerja rumahan tidak mendapatkan perlindungan sosial, hak cuti, dan lain-lain. Bahkan pekerja rumahan harus menyediakan tempat kerja sendiri, membayar sebagian biaya produksi dan menyediakan alat kerja sendiri. Padahal menurut konvensi ILO No 177 pekerja rumahan berhak mendapatkan kesetaraan hak dengan pekerja penerima upah lainnya,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD Sumut Efendi Panjaitan mengakui saat ini belum ada peraturan yang melindungi hak-hak pekerja rumahan. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Ketenagakerjaan belum menyertakan kondisi status dari pekerja rumahan itu sendiri.

Ia menduga ini adalah salah satu bentuk kecurangan baru yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan untuk mengurangi biaya produksi dengan tidak membayar jaminan para pekerja.

BACA JUGA  DPRD Sumut Dinilai Perlu Terbitkan Perda Perlindungan Tenaga Kerja Rumahan

“Setelah pertemuan ini kita berharap mereka (pekerja rumahan—red) lebih paham bahwa tidak ada regulasi, setelah ini mereka bersama kami akan mencoba menemukan celah untuk membentuk peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang pekerjaan rumahaan,” katanya. (ts-02)

Loading...
loading...