Sekolah Swasta di Sumut Terancam Gulung Tikar

391
Pertemuan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Sumatera Utara dengan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara di Medan, Rabu (17/6/2015). (foto: tobasatu.com/ist)

tobasatu, Medan | Sejumlah sekolah swasta di Sumatera Utara terancam bangkrut, menyusul buruknya manajemen sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) di sekolah negeri.

Pasalnya, jika sebelumnya sekolah-sekolah swasta bakal menerima calon siswa hasil limpahan dari sekolah-sekolah negeri, namun kini hal itu tidak berlaku lagi. Karena saat ini jumlah murid di sekolah sudah over kapasitas. Bahkan tak jarang akibat padatnya jumlah siswa, pihak sekolah negeri sampai menambah kelas baru.

Hal ini tentu saja bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Demikian hasil pertemuan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Sumatera Utara dengan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara di Medan, Rabu (17/6/2015).

Ketua BMPS Sumut Suparno mengatakan, dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional, semua sekolah itu sama, baik negeri maupun swasta.

“Jadi seharusnya kita diperlakukan sama. Tapi yang terjadi sekarang ini, penerimaan siswa di sekolah negeri tanpa batas, mereka bisa menambah ruang kelas. Kalau ini terus dibiarkan, bisa mati sekolah swasta,” katanya.

Ia menambahkan, dalam Permendiknas sudah jelas diatur bahwa dalam satu rombongan belajar (rombel) atau satu kelas, diisi 32 orang hingga 36 orang. Namun sekolah negeri saat ini menampung sampai 50-an orang.

Akibat PPDB yang melebihi daya tampung sekolah tersebut, sekolah swasta dirugikan karena peminatnya semakin sedikit. Terjadi penurunan jumlah murid 40 hingga 50 persen di sekolah swasta. Bahkan, sejumlah sekolah swasta di kabupaten kota banyak yang tutup sejak dua tahun lalu.

Berdasarkan laporan yang diterima BMPS dari anggotanya, di Kabupaten Langkat ada dua sekolah tutup, salah satunya Yayasan PAB. Bahkan, salah satu sekolah terpaksa dijual pemiliknya karena sudah tidak ada lagi muridnya.

Di Pakpak Bharat, semula ada 7 sekolah yang merupakan anggota BMPS, saat ini sudah tutup semua. Begitu pula di Tanjung Balai dan Labuhan Batu Utara, rata-rata pemilik sekolah swasta sudah gulung tikar.

Bahkan, akibat penerimaan siswa yang tidak benar tersebut, banyak sekolah swasta di Medan hanya mempertahankan murid yang tersisa.Seperti sekolah PAD di Sei Sikambing muridnya tinggal 5 orang, dan masih banyak lagi sekolah yang jumlah muridnya dibawah 20 orang.

Bahkan, menurut Suparno, sekolah Imanuel yang cukup dikenal mengalami penurunan jumlah siswa hingga 50 persen. Jika hal ini terus dibiarkan, akan banyak sekolah swasta gulung tikar.

“Kalau satu kelas cuma 5 orang muridnya, mau digaji pakai apa gurunya. Kalau 30 murid saja, hanya pas untuk biaya operasional,” katanya.

BMPS meminta dinas pendidikan di kabupaten kota melaksanakan Permendiknas tersebut, yaitu menerima murid sesuai daya tampung.

Sementara Kepala perwakilan Ombudsman Sumut Abyadi Siregar mengatakan, pihaknya sudah menemukan pelanggaran Permendiknas tersebut pada PPDB tahun 2014. Bahkan, Ombudsman sudah menyerahkan langsung temuan-temuan itu kepada Walikota Medan untuk dilanjutkan ke Inspektorat agar diselidiki kebenarannya.

Abyadi menuturkan, temuan-temuan Ombudsman tersebut diantaranya, sekolah menerima siswa 100 persen melebihi kuota, bahkan, ada yang membuat kelas fiktif. Karena itu, Ombudsman saat ini sedang merancang formula untuk melakukan controling agar dalam PPDB semua sekolah, khususnya sekolah negeri mematuhi Permendiknas 41. (ts-02)

Loading...
loading...