Media Jangan Sampai Diboncengi Terorisme

345
Ilustrasi terorisme. (foto: tobasatu.com/ist)

tobasatu, Medan| Terorisme dianggap sebagai salah satu kejahatan luar biasa. Media massa diminta jangan sampai diboncengi pelaku terorisme untuk mengembangkan paham tersebut.

Demikian diungkapkan oleh anggota Dewan Pers Jimmy Silalahi pada Dialog Pencegahan Terorisme Melalui Media, Selasa (7/7) di Grand Kanaya Hotel, Jl Darussalam, Medan.

Kegiatan yang digagas Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sumatera Utara ini, Jimmy memaparkan 13 pedoman peliputan terorisme yang dikeluarkan Dewan Pers. Butir pertama, katanya, wartawan selalu menempatkan keselamatan jiwa sebagai prioritas di atas kepentingan berita. Karena, saat meliput sebuah berita terkait aksi terorisme yang dapat mengancam jiwa dan raga, wartawan harus membekali diri dengan peralatan untuk melindungi jiwanya. Namun, terkait butir ini, sambungnya, sepenuhnya adalah tanggung jawab perusahaan pers tempat wartawan tersebut.

“Itu sebagaimana diatur dalam peraturan Dewan Pers nomor 5/Peraturan-DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan,” bilangnya.

Ia juga meminta media massa jangan melakukan peliputan yang justru seperti mempromosikan terorisme. Saat ditanyakan soal 13 pedoman peliputan terorisme yang bersinggungan dengan nilai bisnis bagi perusahaan pers, Jimmy yakin akan adanya keseimbangan antara bisnis dan idealisme dari media itu sendiri.

“Dewan Pers yakin media bisa mensinergikan antara komersialisme dan idealisme. Lagipula, apa indikasinya kalau berita terorisme yang selalu dimuat atau ditayangkan itu laku? Apa memang pengiklan senang dengan berita itu ? Kita juga harus perhatikan masyarakat yang terus-terusan melihat itu. Fungsi edukasi itu yang menurut saya utama,” bilangnya.

Sementara itu pembicara Prof Dr Syahrin Harahap menyebut terorisme merupakan klimaks dari radikalisme. Dikatakannya radikalisme sudah berkembang menjadi gerakan orang yang berpandangan kaku dan tektualis serta sering menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengajarkan dan mengembangkan paham dan keyakinannya.

BACA JUGA  Berangkat ke Arab Saudi, Jokowi Bahas Terorisme

Kemunculan radikalisme, kata Prof Syahrin, karena himpitan ekonomi, emosi dan solidaritas keagamaan, kebijakan pemerintah yang tidak adil dan sebagian disulut pemberitaan media massa yang kurang objektif dan agutatif.

“Hanya saja, radikalisme terdapat pada semua agama, bukan pada agama tertentu saja. Kecenderungan radikalisme beragama bersifat temporal dan cenderung impor,” bilangnya.

Sebelum menutup paparannya, Prof Syahrin menjelaskan radikalisme bukan produk sejarah Sumatera Utara. Oleh karenanya, masyarakat Sumut dapat melakukan perlawanan kolektif terhadapnya. “Karena radikalisme bukan ajaran agama, maka mencegahnya merupakan bagian integral dari pengamalan agama,” pungkasnya. (ts-04)

Loading...
loading...