KPU dan Pemkab/Pemko Diminta Tertibkan Baliho dan Spanduk Incumbent

469

tobasatu, Medan | Pemerintah kabupaten/kota diminta menertibkan baliho dan spanduk yang berisikan gambar kepala daerah yang maju kembali sebagai calon bupati/walikota (calon incumbent). Karena itu Pemprovsu diminta menyurati pemerintah daerah untuk segera melakukan penertiban.

Saat ini, dari 23 kabupaten/kota di Sumatera Utara yang akan mengadakan Pilkada serentak, 22 diantaranya merupakan calon incumbent (petahana).

“Kita mengingatkan agar Pemprovsu dan KPU untuk menyurati pemkab/pemko agar menurunkan baliho dan spanduk yang berisikan gambar bupati/walikota yang mencalonkan diri kembali pada Pilkada Desember mendatang,” tutur Syafrida Rahmawati Rasahan, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi A DPRD Sumut, Rabu (12/8/2015).

Rapat dipimpin Ketua Komisi A Toni Togatorop, didampingi anggota Sutrisno Pangaribuan, Sarma Hutajulu. Hadir pula dalam kesempatan itu Ketua KPU sumut Mulea Banurea dan anggota Evi Novida Ginting, mewakili Polda Sumut, dan Kepala Kesbang Linmas Provsu Drs Eddy Syofian MAP.

Menurut Syafrida, saat ini calon incumbent memanfaatkan kewenangan yang ada pada mereka dengan melakukan sosialisasi terselubung lewat baliho dan spanduk, diantaranya berisikan ajakan untuk menjauhi narkoba, ajakan membuang sampah pada tempatnya, dan lainnya.

Padahal pemasangan baliho tersebut jelas melanggar Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

“Jadi kita mintakan KPU dan Pemda segera melakukan penertiban spanduk dan baliho yang memuat calon incumbent,” kata Syafrida.Hal senada diungkapkan Kepala Kesbang Linmas Provsu Drs Eddy Syofian, yang meminta agar KPU segera menyurati pemerintah kabupaten/kota, untuk menertibkan baliho incumbent. (ts-02)

BACA JUGA  Pilkada Serentak 2020 di Sumut, Pemkab Simalungun Belum Tandatangani NPHD
Loading...
loading...