Golkar Minta Presiden Buat Lembaga Pusat Kritis

414

tobasatu, Jakarta | Tim ekonomi pasca-reshuffle dinilai bikin kalangan dunia usaha gerah. Presiden Joko Widodo juga dianggap kurang efektif lantaran terlalu berfokus pada soal penyerapan anggaran negara, yang hanya menyumbang 20 persen dari produk domestik bruto (PDB).

“Dalam situasi sekarang ini, memang harus ada sesuatu yang terpadu mengenai krisis yang sekarang ini,” ujar Politikus Partai Golkar Setya Novanto kepada awak media di gedung DPR, Jakarta, Senin (24/8/2015).

Setya menambahkan, Partai Golkar mengusulkan kepada pemerintah untuk segera membuat lembaga Pusat Krisis. Ini sebagai respons terhadap kinerja tim ekonomi di kabinet yang dinilai tak kompak.

Ketua DPR tersebut menambahkan, nantinya Pusat Krisis akan diisi oleh tokoh-tokoh yang andal menangani soal perlambatan ekonomi. Mereka ini mesti punya rekam jejak baik dan dipercayai Presiden. Karena itu, tegas dia, komposisi Pusat Krisis merupakan integrasi dari kalangan profesional lintas partai.

“Saya rasa, enggak ada KMP (Koalisi Merah Putih), enggak ada KIH (Koalisi Indonesia Hebat). Semuanya harus dilibatkan,” kata Setya.

Dalam rapat pleno Fraksi Golkar hari ini, yang juga dihadiri Setya Novanto, Ketua Umum Partai Golkar (munas Bali) Aburizal Bakrie menekankan urgensi Pusat Krisis. Menurut dia, lembaga ini akan membuat matriks kebijakan yang mesti dilaksanakan setiap kementerian.

“Kita usulkan pemerintah segera membentuk Pusat Krisis untuk menangani menghadapi persoalan ekonomi yang sulit ini. Jangan biarkan satu menteri bergerak sendiri ke sana atau ke sini,” kata Aburizal Bakrie dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta. (ts-04)

BACA JUGA  Pemuda UMNO Bukit Bintang Berguru Politik ke Golkar Sumut
Loading...
loading...