Mundur Setelah Ditetapkan, Cakada Didenda Rp20 Miliar

320

tobasatu, Jakarta | Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan calon peserta Pilkada Senin (24/8/2015). Setelah pasangan bakal calon kepala daerah (Cakada) dinyatakan lolos tahap verifikasi dan ditetapkan sebagai calon kepala daerah, mereka tidak diperkenankan mundur dari pencalonan baik perseorangan maupun calon dari partai politik.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan bahkan ada aturan sanksi denda yang dikenakan kepada pasangan calon yang mundur tersebut. “Setelah hari ini, ya kalau ada yang pilih mundur ya boleh-boleh saja, kami tidak bisa melarang, tetapi kita akan kenakan sanksi denda,” ujar Hadar di KPU Pusat, Jakarta Pusat, Senin.

Menurutnya, aturan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah di pasal 53 ayat 4 diatur ada denda yang dikenakan kepada calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dari jalur perseorangan.

Adapun denda tersebut Rp20 miliar untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, dan Rp 10 miliar untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati maupun wali kota dan wakil wali kota. Sementara untuk pasangan calon yang berasal dari parpol maupun gabungan parpol, sanksi yang diberikan yakni parpol yang bersangkutan tidak dapat mengganti calon pengganti.

Sementara itu, penetapan pasangan calon yang diumumkan KPU terjadi di 262 daerah. Tujuh daerah mengalami perlakuan berbeda karena mengalami calon tunggal. Jika dalam penetapan paslon di 262 daerah hari ini akan juga menghasilkan calon tunggal, maka sesuai regulasi akan dibuka perpanjangan daerah dengan format 3hari sosialisasi dan 3 hari pendaftaran.

Sementara, nomor urut pasangan akan diberikan satu hari setelah penetapan nama-nama calon. Kemudian, pada Kamis (27/8/2015), pasangan calon yang ditetapkan akan memulai melakukan tahapan kampanye. (ts-04)

Loading...
loading...