Penambahan Rp10 Miliar di Dinas Pertamanan Mubazir

505
Gambar Gedung DPRD Medan (ist)

tobasatu, Medan | Pengajuan penambahan anggaran di Perubahan APBD Tahuh 2015 di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertamanan Kota Medan sebesar Rp10 M lebih dinilai mubazir dan tumpang  tindih.

Seperti pengajuan biaya pembongkaran reklame, pengerjaan taman dan penambahan tenaga honor serta program peningkatan aparatur dinilai sangat tidak pantas.

Kritikan itu disampaikan anggota Komisi D DPRD Medan H Ilhamsyah SH saat rapat pembahasan P APBD Pemko Medan Tahun 2015 di ruang komisi D DPRD Medan, Senin (24/8/2015).

Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi D Ahmad Arif didampingi anggota  sekretaris Dame Duma Sari Hutagalung, Wakil Ketua Paul Mei Simanjuntak, Landen Marbun, Maruli Tua Tarigan, Parlaungan Simangunsong, Sahat Simbolon , Sabar Surya Sitepu dan Abd Rani. Sementara Dinas Pertamanan dihadiri Kadisnya Zulkifli Sitepu didampingi stafnya Sinuraya.

Dikatakan Ilhamsyah, pengerjaan taman selama ini terkesan asal jadi. Sama halnya pengajuan pembongkaran reklame Rp 150 juta dinilai tumpang tindih. Sebab, biaya pembongkaran papan reklame sudah dianggarkan di Dinas Tata Ruang Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan  Rp2,2 miliar.

Bukan itu saja kata Politisi Golkar ini, pengajuan pembangunan pos jaga taman dinilai tidak masuk akal. Bahkan pengajuan pemotongan las sebesar Rp 50 juta serta penggajian tenaga kontrak sebesar Rp4 iliar dan penggajian Tenaga Harian Lepas (THL) sebesar Rp9 miliar  patut dipertanyakan. Terkait hal ini, Ilhamsyah dengan tegas mengatakan dana pembongkaran Rp 150 juta supaya dihapus.

Sorotan yang sama juga disampaikan Ketua Komisi D Ahmad Arif, menurutnya program peningkatan aparatur Rp 500 Juta supaya dikurangi atau dihapuskan. Sebaiknya anggaran sebesar itu supaya digunakan untuk kepentingan masyarakat lebih banyak dan menyentuh langsung.

Masih terkait penggajian anggaran tenaga kontrak dan THL yang mencapai Rp 13 miliar lebih. Anggota Komisi D Abdul Rani mempertegas apa out put dan apa hasil kerja dari tenga honor yang harus mengeluarkan gaji hingga Rp13 miliar. “Atas dasar apa Kadis mengangkat tenaga honor sebanyak itu,” tanya Abd Rani.

BACA JUGA  Judi Kian Marak di Medan Utara, DPRD Minta Atensi Aparat Kepolisian

Sama halnya dengan anggota dewan Ir Parlaungan Simangunsong menekankan agar Dinas Pertamanan melakukan pendataan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU). Disinyalir banyak LPJU yang belum terdata dengan benar. Diduga banyak pihak pemilik perumahan yang memasang lampu jalan tanpa izin dan temtu sudah melanggar UU N0 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan.

Menjawab pertanyaan dewan, Kadis Pertamanan Kota Medan Zulkifli mengatakan terkait pengajuan dana pembongkaran Rp 150 juta dikatakan untuk mengantisipasi  peralihan penanganan urusan reklame ke Dinas Pertamanan kembali yang saat ini Draf Perwalnya sudah di tandatangani Walikota Medan. (ts-04)

Loading...
loading...