Baru Satu LKM yang Melapor ke OJK

693
Logo OJK

tobasatu.com, Medan | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berdiri pada tahun 2012 yang lalu, sudah mengalami banyak hasil yang didapat dalam menangani perlindungan konsumen maupun hal hal yang menyangkut jasa keuangan. Untuk tahun 2015 ini OJK telah mensosialisasikan untuk para Lembaga Keuangan Mikro (LKM) untuk segera melaporkan ijin usahanya kepada OJK. Agar para LKM dapat memberikan laporan keuangan setiap bulannya kepada OJK.

OJK sudah lakukan sosialisasi dari Sabang hingga Merauke dan setiap bulan di tiap kota Indonesia. OJK melakukan ini agar para LKM terdata jika ada permasalahan dengan pihak konsumen maupun LKM sendiri. Namun sayangnya, menurut Saryo Humas OJK KR 5 Sumatera mengatakan setelah sosialisasi dilakukan hingga saat ini masih 1 LKM yang melaporkan pendirian LKM tersebut.

“Kita sudah lakukan sosialisasi tiap daerah Sumatera kepada seluruh LKM yang ada di Suamtera khusus di Sumut baru 1 LKM yang melaporkan pendirian LKM nya, kami juga tidak tau mengapa LKM LKM yang lain masih belum mendaftarkan usahanya,” ujarnya, beberapa waktu lalu.

Selain itu, Saryo mengatakan bahwa seharusnya para LKM sudah bisa ajukan permohonan sebab awal 2016 jika tidak juga dilaporkan maka OJK akan beri sanksi sesuai Undang Undang yang diterapkan oleh OJK.
“Sesuai UU LKM bahwa OJK sedang melakukan inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum. OJK memang sedang fokus pada LKM yang akan berdiri atau LKM yang sekarang sudah beroperasi namun belum berbadan hukum PT atau koperasi agar segera mengajukan pembentukan badan hukum (koperasi atau PT),”ujarnya.

Lanjutnya, Jika badan usahanya mau jadi LKM, silahkan ajukan ke OJK. Tapi jika memilih badan hukum koperasi dan badan usahanya koperasi juga tentu tidak perlu diajukan ke OJK, kecuali jika memilih badan hukum koperasi dan badan usaha LKM tentu harus ajukan izin usaha ke OJK.

BACA JUGA  OJK Sosialiasasikan Program Laku Pandai Lewat BTPN Wow!

“Sesuai pasal 39 UU LKM maka paling lambat 8 Januari 2016 semua bank desa, lumbung desa, bank pasar, BKD, BKK, KURK, LPK, BKPD, BUKP, BMT, BTM atau lembaga lainnya wajib memperoleh izin usaha dari OJK. Mungkin kalo di Medan ada BMT atau bank desa yg menghimpun dana dari masyarakat dan meminjamkan uang namun belum berbadan hukum, maka agar segera mengajukan pembentukan badan hukum (jadi koperasi atau perseroan terbatas) dan mengajukan izin usaha ke ojk jika mau jadi LKM. Tapi kalo hanya mau jadi koperasi simpan pinjam biasa dan bukan jadi LKM tidak perlu ke OJK,”ujarnya.

Menurut Saryo dari banyaknya LKM di Sumut masih satu LKM yang melakukan permohonan, “Sudah ada satu permohonan pendirian LKM baru, itupun masih dalam proses, kalo pengukuhan belum ada, untuk itulah kami terus lakukan dengan gencar sosialisasi keseluruh LKM,jika ,mereka masih enggan ya harus terima sanksi yang akan kami berikan,”katanya.

Menanggapi hal ini, Farid Wajdi Direktur Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen mengatakan seharusnya para LKM memang wajib lakukan pelaporan kepada OJK.

“Kita kan punya peraturan dan Undang Undang tentang keuangan, saya rasa aneh jika LKM masih banyak yang belum melaporkan ijin usahanya, ini harus di selidiki dimana kendalanya, jika berlarut larut, takutnya berdampak kepada konsumen,”pungkasnya. (mnl)

Loading...
loading...