Subsidi Listrik Rp37,31 Triliun Disetujui DPR

398
Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setujui subsidi listrik sebesar Rp37,31 triliun.(fhoto:tobasatu/istimewa)

tobasatu | Meski menyetujui subsidi listrik sebesar Rp37,31 triliun, Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah memperbaiki data rumah tangga penerima subsidi listrik.

Subsidi listrik itu dialokasikan untuk 24,7 juta rumah tangga miskin dan rumah tangga rentan miskin, sesuai data Tim Nasional Percepatan Penanggulanan Kemiskinan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, berjanji akan memperbaiki database rumah tangga penyaluran subsidi listrik.

“Mudah-mudahan dalam rapat kerja berikutnya bisa dibahas,” kata dia dalam rapat kerja Kementerian ESDM dan Komisi VII di DPR, Jakarta, Kamis (17/9/2015).

DPR juga meminta Menteri ESDM menugaskan PT Pertamina untuk menambah jumlah agen dan pangkalan elpiji secara merata.

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Tamsil Linrung, mengatakan, penambah agen dan pangkalan elpiji bertujuan agar tak ada ketimpangan harga antar daerah. Pemerintah diminta untuk memastikan pelaksanaan sistem distribusi tertutup elpiji 3 kilogram agar tepat sasaran dengan area distribusi yang jelas dan transparan.
“Menteri ESDM agar mempercepat penuntasan program konversi minyak tanah ke elpiji 3 kilogram untuk seluruh Indonesia,” kata Tamsil.

Rapat Komisi VII DPR dengan Kementerian ESDM Kamis malam menyetujui asumsi dasar sektor energi dalam RAPBN 2016, dengan rincian harga Indonesia Crude Price (ICP) sebesar US$50 per barel, lifting minyak dan gas bumi sebesar 1.985 ribu barrel oil equivalent per day (BOEPD) yang terdiri atas lifting minyak 830 ribu sebesar BOEPD dan lifting gas bumi sebesar 1.155 ribu BOEPD.

Kemudian Volume BBM sebesar 16,69 juta kiloliter (KL) terdiri atas volume minyak tanah sebesar 690 ribu KL dan solar bersubsidi sebesar 16 juta KL, volume elpiji 3 kg sebesar 6,602 juta metrik ton. Lalu subsidi tetap minyak solar sebesar Rp1.000 per liter dan subsidi listrik sebesar Rp37,31 triliun. (ts-04)

BACA JUGA  Begini Alasan Golkar Mengapa Novanto Jadi Ketua DPR Lagi
Loading...
loading...