IDI Dukung Aturan Kemenristek Dikti

1301
Ketua PB IDI, Zaenal Abidin.(fhoto:tobasatu/istimewa)

tobasatu.com, Medan | Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mendukung aturan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) terkait pemberian ijazah kepada mahasiswa lulusan kedokteran.

Ketua PB IDI, Zaenal Abidin mengatakan yang terjadi selama ini sebenarnya tidak ada penahanan ijazah, namun mahasiswa yang bersangkutan memang belum berhak untuk mendapatkan ijazah karena belum lulus ujian nasional. Lantaran menurut Undang-undang, mahasiswa belum boleh diwisuda dan disumpah kalau belum lulus.

Mengatasi permasalahan yang dihadapi calon dokter ini, IDI meminta kepada Menteri Pendidikan dan Dirjen Pendidikan untuk memperbaiki beberapa sistem dalam pembelajaran. Yaitu terkait masa studi, cara mendidik, membuat buku ajar, serta membuat bank soal.

“Terkait masa studi, kita minta kalau coas dan siklus pendidikan sudah selesai, jangan lagi dihitung sebagai masa studi. Karena jika kelamaan lulus ujian nasional, mahasiswa bisa DO (drop out),” ujarnya Minggu (20/9/2015).

Jika tidak ada lagi masa studi, maka mahasiswa tidak perlu lagi bayar uang kuliah. Karena harus diakui, uang kuliah ini akan menambah beban biaya bagi mahasiswa dan orangtuanya. Selain itu, IDI juga meminta kepada seluruh pengajar di fakultas kedokteran untuk betul-betul mendidik siswa, sehingga mendapat ilmu dengan baik dan benar.

“Kalau bisa, sekali saja siswa sudah dapat lulus ujian. Untuk itu, bimbinglah siswa dengan baik agar lulus,” ujarnya.

IDI juga meminta agar setiap fakultas menyediakan buku ajar untuk ujian, sehingga semua soal ujian harus keluar dari buku ajar ini. Dengan begitu, jika ada soal ujian yang diluar buku ajar, boleh jadi mahasiswa tidak diajarkan di bangku kuliah.

Koordinator Kopertis Wilayah I Sumut Prof Dian Armanto menuturkan berdasarkan ketentuan melalui surat edaran Kemenristek Dikti, setiap mahasiswa kedokteran wajib lulus uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter (UKMPPD) untuk mendapatkan ijazah dokter.

BACA JUGA  IDI Medan Imbau Warga Tidak Panik Hadapi Virus Corona

“Jadi bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan sarjana kedokterannya dan program profesi dokter atau Coas, maka terlebih dulu harus mengikuti UKMPPD untuk mendapat Surat Tanda Registrasi Dokter Indonesia (STR),” katanya.

Dijelaskan Dian Armanto, sebelumnya uji kompetensi diberlakukan bagi mereka yang sudah dokter. Tapi dengan adanya UU Pendidikan Kedokteran tersebut, kini uji kompetensi ditujukan bagi mahasiswa kedokteran yang sudah menyelesaikan pendidikan profesi (coas). Karenanya dia mengimbau agar mahasiswa mempersiapkan diri untuk mengikuti uji kompetensi yang diyakininya bisa menghadapinya sebab sudah belajar banyak.

Uji kompetensi untuk calon dokter dilaksanakan panitia nasional yang ditetapkan Dikti. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan tersebut akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang diberikan kolegium yang berada dalam wadah IDI. (ts/mnl)