DPRD Medan Wacanakan Pelegalan PKL

619

tobasatu, MEDAN | Kendati keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Medan terkadang dianggap mengganggu, tetapi DPRD Medan berencana untuk melegalkan PKL. Mereka siap membentuk panitia khusus (Pansus) PKL.

“Kita usulkan Pansus PKL yang memungkinkan diprakarsai Komisi C melalui Hak Inisirif-nya. Karena ini menyentuh pada perekonomian, para Camat, agar bersinergi. Jadi nanti, jangankan Perwal (Peraturan Walikota), Perda (Peraturan Daerah) nya juga kita ciptakan,” ujar Wakil Ketua Komisi C DPRD Medan, Godfried Lubis, pada rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dirut PD Pasar dan sejumlah camat di Kota Medan, di ruang Banggar DPRD Medan, Selasa (6/10).

Dikatakan Godfried, pihaknya sudah berkomitmen untuk mendorong PKL tetap ada. “Artinya, bagaimana sarana prasarana bagi PKL dipikirkan termasuk kepada aset siapa yang nanti digunakan, jangan nanti jadi preseden buruk. Kita legalkan ini, kita harus tinjau dulu dari segi hukumnya,” papar politis Partai Gerindra ini.

Salah satu contohnya, sebut Godfried seperti Jalan Akik yang hingga kini di Dinas PU Bina Marga masih terdaftar sebagai jalan. Demikian pula untuk Jalan Kemiri kawasan Simpang Limun. Juga masih terdaftar di PU Bina Marga sebagai jalan.

“Ini tentu harus ada penghapusan, kalau memang kita ada niat bantu PKL, jalan itu harus dihapus dulu. Masalahnya mau kita tolong tapi dasar hukumnya tak ada. Saya setuju PKL harus diselamatkan tetapi dengan siapa yang bertanggung jawab apabila ada persoalan hukum,” ucapnya.

Karena itulah, Godfried menilai perlunya pengajuan pembentukan Pansus guna membahas produk hukum yang tepat saat melegalkan PKL tersebut.

Ketua Komisi C DPRD Medan, Salman Alfarisi mengatakan, berbagai upaya dilakukan untuk melegalkan PKL. Termasuk melalui program revitalisasi dan penzoningan. “Dan, dalam Perwal nanti diatur siapa yang bertanggung jawab, kelolanya kemudian yang awasinya,” tegas Salman.

BACA JUGA  Komposisi 8 Fraksi DPRD Medan Ditetapkan, Unsur Pimpinan Tunggu PKS

Sementara, Camat Medan Petisah Rahmad Hasibuan menilai menjamurnya PKL dikarenakan pemerintah yang tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan.
Selain itu, pola masyarakat kota yang agak pemalas, belanja mau yang terdekat atau dari samping mobilnya dan dari sepeda motornya, menjadi faktor utama PKL itu tumbuh.

“Menurut saya jangan buat Perwal atau Perda yang sifatnya hanya ‘class program’, kita harus memikirkan potensi kedepan, tentunya melalui grand desain,” sebut Rahmad mendorong pembentukan Pansus dalam rangka melegalkan PKL itu sendiri.

Dikatakannya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan kedepan harus segera dimasukkan terkait penanganan PKL tersebut. Karena untuk RPJMD lima tahun kedepan Pemko Medan tidak ada menyentuh terkait PKL. “Nah, ini harus segera dimasukkan dalam RPJMD yang kemaren saya baca penanganan PKL tak masuk,” ungkapnya. (ts-04)

Loading...
loading...