tobasatu.com, Jakarta | Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) untuk tidak lagi memberikan izin baru di lahan gambut. Hal ini untuk mencegah berulangnya kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan bencana asap di sejumlah daerah di tanah air.
Penegasan itu disampaikan Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas Evaluasi Pengendalian Karhutla dan Penanganan Korban Asap Akibat Karhutla, di Jakarta. Rapat dihadiri Wapres Jusuf Kalla, Menko, dan para menteri terkait.
Dalam arahan pembukaan Rapat Terbatas (Ratas), Presiden menyampaikan bahwa bencana asap akibat karhutla masih berlangsung saat ini. Hotspot masih banyak. Sebagian kualitas udara di Sumatera dan Kalimantan masih berbahaya. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah penanganan.
Menurut Jokowi, ada 4 hal yang perlu dilakukan dalam penanganan gambut akni one map one policy harus jalan, jangan ada yang tumpang tindih. Presiden menginstruksikan kepada Menteri LHK untuk tidak ada ijin lagi di lahan gambut. Segera lakukan revitalisasi. Sementara bagi lahan yang sudah dibuka segera lakukan review. Selanjutnya ekosistem gambut yang belum dibuka jangan ada lagi yang dibuka. “Kita harus tata kembali ekosistem gambut”, ujar Presiden Jokowi dalam keterangan yang disampaikan Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BNPB, Sutop Purwo Nugroho, Jumat (23/10/2015) siang.
Untuk penanganan jangka pendek, Jokowi memerintahkan agar para menteri yang menangani terjun langsung ke lapangan. Proses evakuasi yang sudah disiapkan agar segera dilaksanakan. Evakuasi tidak perlu ke luar kota atau daerah tapi bisa di daerah tersebut.
Evakuasi dapat dilakukan di kantor bupati/walikota atau kantor Pemda untuk melayani bayi, anak-anak dan kelompok rentan. Siapkan ruangan yang tersedia pembersih udara dan asap, pencegah masuknya asap ke ruangan dan layani kesehatan masyarakat. Jika dievakuasi keluar kota atau daerah akan sulit karena masyarakat masih harus bekerja.
“Menteri Kesehatan agar memobilisasi sarana dan prasarana dengan melibatkan swasta dan masyarakat. Begitu juga, Menteri Pendidikan agar turun langsung menangani anak-anak sekolah. Sudah lama anak-anak sekolah libur karena asap. Agar UN dapat berjalan baik lakukan penanganan pendidikan dengan baik sehingga murid, guru dan orangtua tenang menghadapi ujian,” tegas Jokowi. (ts-02)
