DPR Ketok Palu APBN 2016

569
Ilustrasi APBN. (tobasatu.com)

tobasatu.com | Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Persetujuan ini setelah rapat paripurna diskors selama 2,5 jam.

Sebelumnya, rapat paripurna berlangsung alot akibat satu fraksi yang menolak pasal per pasal dalam RUU APBN 2016. Terlebih anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) banyak disoroti oleh beberapa fraksi.

Namun, setelah rapat diskors sejak pukul 17.00 WIB dan dimulai kembali pada pukul 20.30 WIB, akhirnya Pemerintah dan DPR mendapatkan kesepakatan bersama.

“Saya akan bacakan draftnya untuk hasil kali ini. DPR dapat menyetujui RUU anggaran 2016 untuk disahkan menjadi UU APBN 2016 dengan catatan seluruh catatan fraksi-fraksi merupakan bagian yang utuh dan enggak dipisahkan dari UU APBN 2016 yang wajib dilaksanakan pemerintah,” kata Pimpinan Sidang, Taufik Kurniawan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (30/10/2015).

Sementara itu, Taufik menyatakan, untuk masalah anggaran PMN akan dikembalikan kepada komisi terkait yang akan dibahas dalam APBN Perubahan mendatang. Sehingga, tidak akan menjadi masalah pada hari ini.

Putusan tersebut akhirnya disetujui anggota DPR dan disahkan dengan ketok palu dari pimpinan sidang.

“Setuju. Sekali lagi kami mengucapkan terimakasih. Tentunya kami mohon persetujuan lagi apakah ini dapat disetujui? Oke, baik,” tandas dia.

Berikut rinciannya UU APBN 2016:

I. Asumsi Makro
Pertumbuhan ekonomi 5,3 persen
Inflasi 4,7 persen
Kurs Rp13.900 per USD
SPN 3 bulan 5,5 persen
ICP (Indonesia Crude Price) USD 50 per barel
Lifting Minyak 830.000 barel per hari
Gas 1,15 juta barel setara minyak

II. Target Pembangunan
Kemiskinan 9-10 persen
Gini rasio 0,39
Indeks pembangunan manusia 70,1
TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) diharapkan turun 5,2-5,5 persen.

BACA JUGA  [VIDEO] Palu Sidang akan Jadi Alat Bukti untuk Melapor ke KPK

III. Postur Anggaran
1. Pendapatan negara Rp 1.822,5 triliun
a. Penerimaan perpajakan Rp 1.546,7 triliun, terdiri dari:
Pendapatan pajak dalam negeri Rp 1.506,5 triliun
Pendapatan pajak perdagangan internasional Rp 40,1 triliun
b. Penerimaan negara bukan pajak Rp 273,8 triliun, terdiri dari:
Penerimaan SDA Rp 124,8 triliun
Pendapatan Laba BUMN Rp 34,1 triliun
PNBP lainnya Rp 79,4 triliun
Pendapatan BLU Rp 35,3 triliun
c. Penerimaan hibah Rp 2 triliun

2. Belanja Negara Rp 2.095,7 triliun
a. Belanja pemerintah pusat Rp 1.325,6 triliun, teridir dari:
Belanja KL Rp 784,1 triliun
Belanja Non KL 541,4 triliun (subsidi energi Rp 102,1 triliun)
b. Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp 770,2 triliun.

3. Pembiayaan anggaran Rp 273,2 triliun (2,15 persen). (ts-04)

Loading...
loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here