Ini Solusi Polemik Pergub No.10/2015 Versi Politisi PDIP

315
Berita Medan - Ini Solusi Polemik Pergub No.10/2015 Versi Politisi PDIP
Ilustrasi APBD Sumut. (tobasatu.com/ist)

tobasatu.com, Medan | Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sutrisno Pangaribuan mengaku risih dengan ‘curhat’ Plt Gubsu dan Anggota Banggar DPRD Sumut terkait pembahasan Perubahan APBD (P-APBD). Sebab pembasannya nyangkut di Pergub No.10 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD TA 2015.

Daripada ribut-ribut di media, Sutrisno  Pangaribuan yang juga Anggota Komisi A DPRD Sumut itu menawarkan solusi, dengan mencermati Permendagri No.37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA.2015.

Dalam keterangannya kepada tobasatu.com, Jumat (6/11/2015), Sutrisno menyebutkan, pada uraian Pedoman Penyusunan APBD TA 2015 sesungguhnya sangat jelas tentang tahapan proses dan materi/ isi dari Perubahan APBD TA.2015. Namun pedoman tersebut tidak digunakan secara konsisten, akhirnya polemik menjadi keniscayaan.

Dijelaskannya, pada bagian V. Hal- hal khusus lainnya; 20. Dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD TA.2015 sesuai kode rekening berkenaan.

Tata cara penganggaran dimaksud, terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA.2015, dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD TA.2015.

“Maka silahkan diuji apakah pembayaran utang sebesar Rp237 miliar sesuai atau bertentangan. Banggar DPRDSU seharusnya meminta pendapat dari ahli bahasa dan ahli hukum untuk menafsirkannya,” sebut Sutrisno.

Sepanjang isi Pergub No.10 Tahun 2015 dimaksudkan untuk pembayaran kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang telah selesai dikerjakan, maka tidak ada ketentuan yang dilanggar. Namun bila dari jumlah uang Rp 237 Milyard tersebut ada pembayaran diluar itu, maka tindakan itu bertentangan dengan Permendagri No.37 Tahun 2014.

BACA JUGA  Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD Sumut Diganti, Berikut Susunannya

Oleh karena itu, kata Sutrisno, Banggar DPRDSU tidak perlu khawatir akan terjadi pelanggaran hukum bila pembayaran utang kepada pihak ketiga dimasukkan kedalam P APBD TA.2015. Karena Permendagri No.37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA.2015 pada bagian V.20  memberi payung hukumnya, namun diluar utang kepada pihak ketiga, tentu harus ditolak sebab tidak ada ketentuan yang mengaturnya.

“Oleh karena itu, diminta kepada Banggar DPRDSU dan Pemprovsu, segera menghentikan polemik, sebelum publik menilai kita seperti taman kanak- kanak,” sebutnya.

Justru yang menjadi persoalan saat ini adalah, ketidakpatuhan Banggar DPRDSU dan Pemprovsu terhadap ketentuan yang mengatur soal waktu. Permendagri No.37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA.2015 pada bagian IV. Teknis Penyusunan APBD poin 11. B. Persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD tentang Perubahan APBD TA.2015 ditetapkan paling lambat akhir bulan september 2015.

Kemudian berdasarkan UU no.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Paragraf 6: Perubahan APBD, Pasal 316: (1). Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi: a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan KUA, b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, c. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, d. Keadaan darurat; dan/ atau, e. Keadaan luar biasa. Pasal 317: (1). Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 316 ayat (1) disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, (2). Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah paling lambat 3 ( tiga ) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir, (3). Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang Perubahan APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan. Berdasarkan ketentuan tersebut, tidak ada lagi ruang untuk melakukan pembahasan terhadap P APBD TA. 2015.

BACA JUGA  Pengesahan Ranperda Retribusi IMTA 5 Kali Ditunda, Kali Ini Akibat Gubernur Mangkir

“Maka untuk mengakhiri polemik ini, diminta agar Pimpinan DPRDSU dan Plt. Gubsu melakukan rapat konsultasi menyangkut langkah bersama yang akan ditempuh. Bila mau menyurati Mendagri, selain masalah keabsahan Pergub No.10 tahun 2015 yang dimasukkan ke dalam P APBD, juga harus dipertanyakan menyangkut waktu pembahasan yang tidak sesuai lagi dengan UU. No.23 tahun 2014 dan Permendagri No.37 Tahun 2014,” sebutnya. (ts-02)

 

Loading...
loading...