tobasatu.com, Medan | Anggota DPRD Sumatera Utara Brilian Moktar, SE, MM mengingatkan Plt Gubsu HT Erry Nuradi tentang kekurangan sekitar Rp28 miliar dana yang dialokasikan Komite Olahraga Nasional (KONI) untuk Pekan Olah Raga Nasional (PON) ke -19 di Jawa Barat.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut menyatakan, kurangnya dana PON membuat prestasi atlit menjadi terancam. Apalagi penyediaan dana untuk PON tersebut sebelumnya sudah dijanjikan oleh Plt Gubsu HT Erry Nuradi.
BACA JUGA:
“Namun sayangnya, perkembangan terkini dalam pengangaran dana untuk mengikuti PON ke-19 di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016 tersebut jauh dari kondisi yang mengembirakan,” tutur Brilian Moktar kepada wartawan usai memantau pemugutan suara di Medan, Rabu (9/12/2015).
Dikatakan Brilian Moktar, sebelumnya KONI telah mengajukan anggaran sebesar Rp43 milyar dengan berbagai data dan pertimbangan, tetapi Pemprovsu hanya menyediakan dana sebesar Rp15 milyar. Artinya, masih ada kekurangan Rp28 milyar lagi untuk dana tersebut.
Anggota Komisi E DPRD Sumut itu mengaku sudah membicarakan penyediaan anggaran tersebut kepada Kepala Bappeda Sumut Arsyad Lubis dan Sekdaprov Sumut Hasban Ritonga selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumut.
Namun pembicaraan itu masih belum tuntas karena dua pejabat penting di lingkungan Pemprovsu hanya menyatakan akan diusahakan dan dibicarakan lagi dengan Plt Gubsu Erry Nuradi.
Memang Plt Gubsu sudah diingatkan untuk menyiapkan anggaran PON 2016 sebesar Rp43 milyar. Hal itu dapat terwujud apabila masing-masing SKPD dapat mengurangi anggarannya. Padahal dalam RDP tentang KUA PPAS di Komisi E DPRD SU, hampir semua SKPD yang menjadi mitra mengalami penurunan anggaran yang sangat signifikan.
“Saya harap Plt Gubsu dan Ketua TAPD harus mencari solusi yang baik, bahkan mungkin dapat mengurangi anggaran dari SKPD lain atau mengurangi anggaran belanja langsung mau pun tidak langsung untuk sekretariat kantor Gubsu,” sebut Brilian Moktar.
Apabila tidak ada langkah-langkah strategis atau kebijakan khusus tentang anggaran KONI Sumut untuk 2016 tersebut, Sumut terancam minim prestasi atau gagal mengikuti PON ke 19 di Jabar.
“Saya sebagai anggota DPRD SU dan beberapa fraksi di DPRD SU sudah mengingatkan Plt Gubsu melalui pandangan fraksi masing-masing saat paripurna RAPBD Sumut 2016 tanggal 07/12 di gedung dewan. Cukup Sumut gagal menjadi tuan rumah PON, jangan sampai gagal menjadi peserta PON”, kata alumni Fakultas Ekonomi UHN Nommensen itu. (ts-02)
