Per 1 Januari, BPS Sumut Lakukan Sensus Ekonomi

674
Ilustrasi sensus ekonomi. (tobasatu.com/ist)

tobasatu.com, Medan | Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2016 (SE2016)  mulai 1 Januari-31 Mei 2016 untuk mendata kondisi usaha, perdagangan yang sudah berlalu dan saat sekarang.

Hal ini disampaikan Kepala BPS Sumut Wien Koesdiatmono saat membuka acara sosialisasi “Sensus Ekonomi 2016” (SE 2016) bertema “Menyediakan informasi untuk Pengembangan Usaha dan Daya Saing Bisnis” di Hotel Grand Aston Medan Selasa (15/12/2015).

Acara yang menampilkan narasumber Kepala BPS Sumut, Wakil Ketua Kadin Sumut Khairul Mahalli. Khairul Azmi dari Bappeda dan moderator Kabid Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Data Statistik (IPDS) Wunang Tjahjo.

Wien mengatakan, BPS melaksanakan tiga sensus setiap 10 tahun sekali yakni Sensus Penduduk berakhiran tahun 2010 dan tahun 2020. Sensus Pertanian berakhiran 3 tahun 2003 dan tahun 2013, seterusnya tahun 2023. Sensus Ekonomi berakhiran 6 tahun 2006 seterusnya tahun 2016.

“Sensus ekonomi ini mensensus nama perusahaan baik rumah tangga, pemerintahan, nirlaba, koorporasi perusahaan. Hasil sensus ekonomi ini datanya menggambarkan keadaan sekarang dengan potret masa lalu. Jadi masa lalu kelihatan dan ke depan mau diapakan data yang sudah ada itu,” jelas Wien.

Menururtnya, data itu penting bagi pengusaha, pemerintah sebab jika telah menguasai data tersebut mampu mampu bersaing dan melihat pangsa pasar ke depan. “Singapura lengkap datanya tentang Indonesia sehingga Indonesia menjadi pasar empuk mereka. Untuk itu data ekonomi penting untuk mengatur strategi kita ke depan,”sebutnya.

Untuk sensus ini dikerjakan oleh 15.352 orang petugas di Sumut yang sebagian tamatan SMA, terutama di daerah-daerah di luar Medan. Apalagi MEA sebentar lagi tiba, maka jika ingin menang dalam bersaing maka terimalah petugas BPS serta jangan takut memberikan data karena tidak ada hubungan dengan pajak dan dijamin tidak ada kebocoran.

BACA JUGA  Januari 2020, Inflasi di Medan 0,58 Persen

“Para pengusaha dan kalangan rumah tangga yang punya usaha, juga nirlaba dapat merespon para petugas BPS untuk mendata mereka. Data yang diambil tak ada kaitannya sedikitpun dengan pajak. Untuk itu, para pengusaha tak perlu takut,” ujar Wien.

Dikatakannya, hampir semua usaha ekonomi  disensus antara lain pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, aktivitas keuangan, real estate, pendidikan, aktivitas badan internasional dan pelayanan lainnya.

“Semua akan didata tapi sangat tergantung pada pengakuan responden,” ujarnya.

Untuk usaha batu akik juga termasuk disensus. Kalau tahun ini, mungkin saja bisnis batu akik meredup, tapi berapapun jumlah tetap dalam pendataan.

“Nanti yang ditanya antara lain nama usaha/perusahaan, alamat usaha/perusahaan, kegiatan utama usaha, status badan usaha, jumlah tenaga kerja, jaringan perusahaan, nilai pengeluaraan perusahaan, nilai pendapatan usaha, permodalan dan kendala serta prospek usaha,”ujarnya.

Wakil Ketua Kadin Sumut Khairul Mahalli menyebut Singapura sudah menguasai data karena mereka sendiri menerapkan Single Identification (SID) yang semua data ada dalam satu nomor. Sedangkan di Indonesia, setiap data beda nomor, KTP atau paspor tak sama.

Sensus Ekonomi yang dibuat BPS ini, menurut Khairul sangat dibutuhkan oleh pengusaha. Selama ini pengusaha juga kerap melakukan mapping atau pemetaan untuk usaha.

Sementara itu, Khairul Azmi dari Bappeda menyebut dari sisi birokrasi pemerintahan, terus diupayakan ke arah lebih untuk datangnya investor ke daerah ini.  “Ada Pelayanan Terpadu Satu Pintu online, lebih mempermudah urusan dari 45 hari menjadi 10 hari,”pungkasnya.(ts-13)

Loading...
loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here