Pemko dan Imigrasi Bersinergi Hadapi ‘Orang Asing’ di Medan

454
Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Departemen Hukum dan HAM Sumatera Utara, M Diah ketika bertemu denganPj Walikota Medan Drs Randiman Tarigan. (tobasatu.com/ist)

tobasatu.com, Medan | Diberlakukannya Peraturan Presiden (Perpres) No.104 Tahun 2015 tanggal 23 September 2015, Tentang  Fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat (FBVS), menimbulkan masalah baru di Indonesia. Sebab tercatat terdapat ada 90 negara yang mendapatkan FBVS, warga negaranya bebas memasuki Indonesia, termasuk Kota Medan.

Meskipun tujuan Perpres ini dikeluarkan untuk peningkatan wisatawan namun mereka bisa menggunakannya untuk mengunjungi keluarga, tugas kerja maupun melalui seni dan budaya.

Alhasil jumlah orang asing yang masuk Kota Medan  saat ini cukup banyak. Padahal kehadiran orang asing ini tentunya rentan melakukan penyimpangan seperti perdagangan manusia (human trafficking), cyber crime serta penyalahgunaan izin.

Demikian disampaikan  Kepala Divisi Keimigrasian  Kanwil Departemen Hukum dan HAM Sumatera Utara, M Diah ketika melakukan audiensi sekaligus bersilaturahmi dengan Penjabat Wali Kota Medan, Drs H Randiman Tarigan MAP di Balai Kota Medan, Kamis (17/12/2015).

Didampingi Kepala Imigrasi Medan, Lilik Bambang, Kepala Imigrasi Polonia, Heriyanto, Kabid Inteldakingarkum, Isbarita Ginting dan Kasubbag WAI/Umum, Elfaiz Lubis, Diah mengungkapkan gejala penyimpangan tersebut telah terungkap di Kota Medan. Belum lama ini ditangkapnya 31 orang warga negara Tiongkok dan Taiwan yang terbukti melakukan cyber crime.

Kemudian menyusul keberhasilan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan mengamankan 14 warga negara Malaysia dan Philipina yang menjual kartu sakti. Padahal izin kehadiran para Warga Negara Asing (WNA) di Kota Medan sebagai pelancong. Karenanya, dia pun merasa perlu untuk bersinergi dengan Pemko Medan dalam menyikapi kehadiran orang asing tersebut.

“14 warga Malaysia dan Philipina ini diamankan oleh Tim Pengawasan Orang Asing yang kita bentuk. Setelah kita periksa, mereka kemudian dideportasi ke negaranya masing-masing. Selain itu mereka kita cekal  masuk Indonesia selama 1 tahun,” jelas Diah.

BACA JUGA  Pembangunan Pasar Kampung Lalang Terhenti, Ini Tanggapan Legislator

Selain orang asing bilang Diah lagi, Kota Medan juga kini menjadi tempat penampungan pengungsi dan pencari suaka seperti dari Rohingya, Irak, Iran dan Somalia.

Saat ini terdapat 1.198 pengungsi dan pencari suaka yang di Kota Medan, sedangkan Imigrasi hanya memiliki  Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) di Belawan.

Berhubung daya tampung Rudenim Belawan tak mencukupi, jelas Diah, para pengungsi ini selanjutnya disebar di 20 community house milik imigrasi. Dengan  demikian saat ini pengungsi yang berada di Rudenim Belawan tinggal 140 pengungsi lagi.

Hanya saja yang menjadi masalah saat ini, pengungsi mulai bertambah lagi seiring dengan tertangkapnya sejumlah pengungsi maupun menyerahkan diri langsung dari daerah luar Kota Medan.

“Yang anehnya lagi, kita mengamankan pengungsi yang masuk Kota Medan dari Kuala Namu International Airport (KNIA). Bagaimana mungkin mereka tanpa dilengkapi dokumen dengan bisa naik pesawat dari luar Kota Medan sampai KNIA. Sedangkan penduduk asli Indonesia saja berpergian menaiki pesawat mendapat pemeriksaan cukup ketat. Jadi ada apa ini?” ungkapnya heran.

Mencegah warga negara asing, termasuk pengungsi dan pencari suaka masuk Kota Medan, Diah mengajak Pj Wali Kota untuk bersinergi. Salah satunya dengan menerapkan apa yang telah dilakukan Kota Balikpapan. Di sana (Balikpapan) telah dilakukan kerjasama dengan Otoritas Penerbangan dan Pelabuhan, dimana tidak  pesawat maupun kapal laut tidak diperkenankan mengangkut warga asing, termasuk pengungi dan pencari suaka jika tidak dilengkapi dengan dokumen yang lengkap. (ts-02)

 

Loading...
loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here