Kesiapan Sumut Hadapi MEA Masih Sangat Minim

1098
Sebagai bentuk kesiapan akan pemberlakuan MEA, di Gedung DPRD Sumut akan dipasang prasasti MEA yang akan mulai diberlakukan akhir Desember mendatang. (tobasatu.com).

tobasatu.com, Medan|Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akan segera diberlakukan awal Januari mendatang. Namun kesiapan Sumut dinilai masih sangat minim untuk bersaing dalam Pasar Bebas Asean tersebut.

“Sesungguhnya MEA sudah di depan mata. Jadi siap tidak siap kita harus siap menghadapi MEA,” tutur Anggota DPRD Sumatera Utara Nezar Djoeli, menanggapi pasar bebas MEA yang akan segera diberlakukan di Indonesia dan negara-negara Asean, Selasa (29/12/2015).

Menurut Politisi Partai NasDem tersebut, meski tidak ada barometer untuk menyatakan kesiapan, namun dia melihat sesungguhnya Sumut belum siap bersaing di pasar bebas. Padahal, banyak komoditas unggulan Sumut yang bisa diandalkan, mulai dari tenaga kerja hingga hasil alam baik itu sawit, pertanian dan kekayaan pasir alamnya.

Dia menyayangkan ketidaksiapan Sumut dalam menghadapi MEA, sebab Masyarakat Ekonomi Asean tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional, seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya.

Anggota Dewan dari Dapil 1 A Kota Medan ini menilai masih banyak hal yang perlu diperbaiki mulai dari manajemen, infrastruktur serta sumber daya manusia di Indonesia, termasuk Sumatera Utara.

“Untuk itu pelabuhan-pelabuhan harus dimaksimalkan, infrastrukturnya harus diperbaiki. Tenaga kerja kita juga harus dididik agar lebih profesional,” sebut Nezar.

Dia melihat dari sektor ketenagakerjaan, pesaing Indonesia nantinya adalah Filipina, yang di level sekelas manager masih sanggup dibayar dengan upah murah.

Sementara dari ketahanan pangan, pengelolaan hasil alam di Sumut menurutnya masih belum maksimal. Sebab pengelolaan lahan pertanian masih belum menjadi prioritas di Sumut karena tidak didukung dengan infrastruktur yang memadai.

Nezar mengaku prihatin sebab Pemprovsu sebelumnya sudah memiliki Perda Tentang Pengelolaan Pangan.

“Proyek tidak diarahkan untuk mendukung prioritas pangan agar petani mendapatkan hasil yang lebih baik. Proyek yang dilakukan kebanyakan masih menghambur-hamburkan anggaran saja. Kita khawatir karena sebelumnya sudah kita buat Perda Ketahanan Pangan,” sebut Nezar.

Bentuk lain ketidaksiapan masyarakat Sumut menghadapi MEA, adalah masih banyak masyarakat awam yang belum sepenuhnya paham apa itu MEA. Sosialisasinya masih kurang.

“Kata-kata MEA saja belum membooming di tengah masyarakat. Kita terlalu santai menghadapi MEA, masyarakat Sumut tidak begitu memahami arti pentingnya MEA dan tidak melihat ada pengaruh besar dari pemberlakuan pasar bebas itu karena ketidakpahamannya,” sebut Nezar Djoeli seraya menyatakan kesiapan ini yang harus menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. “Harus ada skala prioritas,” tambah Nezar. (ts-02)