Write Off Bank Sumut Akibat Tingginya Kredit Macet

1924
Ilustrasi write off (hapus buku) yang dilakukan bank Sumut. (tobasatu.com/ist)

tobasatu.com, Medan | Anggota Komisi C DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan menilai write off (hapus buku) sebesar Rp325 yang dilakukan Bank Sumut terjadi akibat tingginya kredit macet.

Dalam keterangannya yang disampaikan kepada tobasatu.com, Minggu (14/2/2016), politisi PDI Perjuangan itu mengutip penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Pasal 66 ayat 1 dijelaskan bahwa Hapus Buku (write off) adalah tindakan administratif  Bank antara lain untuk menghapus buku kredit macet dari neraca sebesar kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih kepada debitur.

Sedangkan Hapus Tagih adalah tindakan Bank menghapus semua kewajiban debitur yang tidak dapat diselesaikan.

“Jadi di sini jelas perbedaan antara kredit Hapus Buku dan Hapus Tagih. Pada kredit yang telah dihapus buku Bank masih berkewajiban untuk malakukan penagihan meskipun kredit tidak lagi dicatat pada Neraca Bank. Apabila kredit yang telah di hapus buku tersebut  berhasil ditagih, maka hasil penagihan kredit yang telah di hapus buku ini akan dicatat sebagai pendapatan pada bank tersebut,” jelas Sutrisno.

Proses hapus buku ini menurutnya dapat dilakukan setelah bank sebelumnya telah melakukan pencadangan untuk kredit macet tersebut dan kredit yang akan dihapus buku telah memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan bank untuk dihapus buku.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/2012 tersebut di atas pada Bab VII Pasal 66 dijelaskan bahwa Kebijakan hapus buku wajib disetujui oleh Dewan Komisaris dan Prosedur hapus buku wajib disetujui paling rendah oleh Direksi. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan hapus buku.

Bank Sumut yang merupakan perusahaan milik daerah (BUMD), dewan komisarisnya dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal ini pemilik saham Bank Sumut yaitu Pemprovsu dan Pemkab/Pemko.

BACA JUGA  Fraksi PDIP Dukung Langkah Tengku Erry Hapus Tradisi ‘Uang Ketok’

Berdasarkan hal ini, jelasnya, maka jelaslah bahwa adanya proses penghapusbukuan kredit macet ini harus diketahui oleh Dewan Komisaris Bank Sumut. Sedangkan Dewan Komisaris selalu bertindak mewakili kepentingan pemegang saham yaitu Pemprovsu, Pemkab dan Pemko.

“Maka, jika terjadi write off, Dewan Komisaris selaku  perpanjangan tangan para pemegang saham harus dapat menjelaskan kondisi tersebut kepada para pemilik saham. Sehingga sangat tidak tepat kalau Pemprovsu, Pemkab/Pemko menyatakan tidak mengetahui kondisi write off ini,” ujarnya.

Bila Dewan Komisaris tidak mengetahui adanya write off ini, maka Dewan Direksi telah melakukan pelanggaran. Sedangkan bila telah diketahui oleh Dewan Komisaris, maka selanjutnya hal ini telah menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris. Seharusnya karena keadaan ini bukanlah peristiwa biasa, Komisaris harus segera mengajukan Rapat  Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Karena itu, kata Sutrisno, secepatnya harus dijelaskan sejak kapan terjadinya kredit macet ini, apa penyebabnya dan siapa saja debiturnya. (ts-02)