Optimalkan Pendapatan Daerah, DPRD Sumut Bentuk Pansus PAD

628
Anggota DPRD Sumut Muslim Simbolon (tobasatu.com/ist)

tobasatu.com, Medan | DPRD Sumatera Utara merasa optimis bahwa Pansus Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru saja terbentuk, mampu mendongkrak pendapatan daerah di Sumut, yang saat ini berkisar Rp4 triliun.

Terpilih sebagai Ketua Pansus PAD Fanotoa Waruwu dari Fraksi Partai Hanura, Wakil Ketua Muslim Simbolon dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan anggota masing-masing Sutrisno Pangaribuan, M Affan, Zeira Salim Ritonga dan Astrayudha, dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut Ruben Tarigan. Rapat itu juga dihadiri Sekda Provsu Hasban Ritonga.

Rapat paripurna yang baru dimulai pukul 11.45 WIB ini, sempat diskorsing selama 5 menit dengan sebelumnya Sekretaris Dewan Randiman Tarigan membacakan usulan nama-nama pansus dari masing-masing fraksi di DPRD Sumut.

Waktu Ketua Pansus PAD, Muslim Simbolon mengatakan, pansus PAD ini sangat penting untuk mengkaji dan mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang masih mengalami “kebocoran”karena tidak tertagih dan tidak tergali.

“Kita akan segera melakukan rapat internal untuk mematangkan langkah-langkah. Kita juga akan memanggil Dispenda dan melakukan  kunjungan lapangan. Ini butuh waktu 3 bulan untuk mendaparkan langkah terbaik untuk meningkatkan PAD di Sumut,” ujarnya.

Menurut anggota Komisi C ini, sampai tahun 2016 ini potensi PAD masih sekitar Rp 4 triliun. Sementara kalau dilihat besaran potensi yang ada belum maksimal. Padahal payung hukum sumber PAD bisa mengesahkan Perda pajak daerah dan distribusi daerah untuk dimaksimalkan.

“Melalui pansus ini  bagaimana bisa PAD dapat tercapai baik dari Dispenda dan dinas terkait. Kita segera membuat mapping dulu berapa besar potenai yang diperoleh. Nanti dari situ dilihat dari mana saja bisa kita gali besaran dananya sehingga terjadi peningkatan PAD ditahun 2017,” ungkapnya.

Dalam pelaksanaan pansus, lanjut politisi PAN ini, akan melibatkan jasa konsultan dan BPK RI agar bisa dihitung secara digit potensi PAD yang belum tergali. Contohnya saja dari pajak kendaraan bermotor yang berjumlah 7 unit hanya dapat tertagih sekitar Rp 3 jutaan.

BACA JUGA  KUA – PPAS Perubahan APBD Sumut Disepakati Rp12,3 Triliun

“Ini artinya ada kebocoran. Untuk pajak air permukaan umum (APU), pajak kendaraan, mobil-kendaraan alat berat (beko) dan truk tronton saja masih banyak tidak tertagih. Kita juga berharap dalam pansus ini, Dispenda dan dinas terkait harus terbuka,” pungkasnya. (ts-02)

Loading...
loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here