Dua Kali Digolkan KPK, Gubernur Sumut Jangan Sampai ‘Hattrick’

875
Anggota DPRD Sumatera Utara Ir Astrayuda Bangun. (tobasatu.com/ist)

tobasatu.com, Medan | Dua Gubernur Sumatera Utara nasibnya berakhir tragis di penjara KPK. Karena itu, kepada Plt Gubsu HT Erry Nuradi, kalangan anggota DPRD Sumatera Utara menaruh harapan agar jangan sampai bernasib serupa. Ibarat bermain bola, Sumut sudah dua kali kebobolan gol, jangan sampai terjadi hattrick (gol ketiga) oleh KPK.

“Sumut jangan sampai hattrick lah, sudah dua kali gubernurnya gol, ditahan KPK karena tersangkut kasus korupsi. Kita bersyukur di Sumut ada Satgas KPK, tapi Sumut jangan sampai hattrick,” tutur Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Gerindra Ir Astrayuda Bangun, Kamis (14/4/2016).

Hal itu diungkapkan penasehat Fraksi Partai Gerindra tersebut menanggapi Hari Jadi ke-86 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) yang akan diperingati dalam rapat paripurna istimewa yang akan digelar di Gedung Dewan pada Jumat (15/4/2016).

Dalam sepak bola, hattrick berarti keberhasilan seorang pemain sepak bola dalam mencetak gol sebanyak tiga kali dalam satu pertandingan. Karena itu Astrayuda mengingatkan Tengku Erry harus berhati-hati dalam menjalankan roda pemerintahan, agar tidak ikut-ikutan terseret kasus yang berakhir di penjara KPK.

Menurut Astrayuda, tentunya masyarakat Sumut menginginkan pemerintahan yang bersih, untuk itu semua proses yang terkait dengan pelayanan satu pintu harus dimaksimalkan. Demikian juga dalam menetapkan target pendapatan juga harus realistis.

“Jangan sudah ditetapkan terjadi defisit, yang ada kita berhutang lagi,” katanya.

Untuk itu menurutnya yang perlu dilakukan Plt Gubsu Erry Nuradi adalah meletakkan orang-orang yang tepat sesuai kapabilitas dan kemampuannya, membangun kerjasama antara eksekutif dan legislative serta melakukan proses penganggaran sesuai ketentuan dan tenggang waktu yang telah ditentukan.

“Semua pihak harus bersinergi. Baik eksekutif, legislatif dan yudikatif. Jangan ada lagi pernyataan eksekutif yang menyudutkan legislatif,” tutur Astrayuda

BACA JUGA  BWSS Sumut Persoalkan Drainase Pemko Medan

Menurutnya suasana kebatinan kemitraan antara eksekutif dan legislative harus dibangun, sehingga Sumut dapat bersinergi.

Hal senada diungkapkan politisi Partai NasDem, HM Nezar Djoeli. Dengan semakin ketatnya pengawasan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Nezar, maka eksekutif, legislative dan yudikatif harus lebih bersinergi.

“Terutama dalam melakukan lelang jabatan-jabatan yang strategis. Yang tidak terpilih harus legowo dan ikut berperan dalam pembangunan,” sebutnya.

Pemprovsu, kata Nezar, juga harus lebih meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor. (ts-02)