Proses Hukum KPK Jangan Hambat Daya Serap Anggaran di Sumut

944
Anggota DPRD Sumut Leonard Samosir. (tobasatu.com)

tobasatu.com, Medan | Anggota Komisi D DPRD Sumatera Utara Leonard Surungan Samosir menyatakan mendukung penuh upaya penegakan hukum yang tengah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sumatera Utara.

Namun hendaknya proses penegakan hukum itu tidak sampai meyebabkan daya serap anggaran menjadi rendah yang pada akhirnya mengganggu jalannya pembangunan di Sumatera Utara.

“KPK jangan tebarkan teror sehingga membuat daya serap anggaran di Sumut menjadi rendah,” tutur Leonard S Samosir, Minggu (8/5/2016).

Hal ini diungkapkan politisi Partai Golkar tersebut menanggapi proses hukum yang tengah dijalani Gubernur Sumut non aktif Gatot Pujo Nugroho ST, terkait penyalahgunaan dana APBD di Sumut. Kasus itu juga menyeret sejumlah pimpinan DPRD Sumatera Utara.

Ditangkapnya petinggi di Sumut ini menyebabkan pembangunan di Sumut dilakukan ‘auto pilot’, sebab DPRD Sumut saat ini tidak memiliki ketua, sementara dari pihak eksekutif kendali masih dilakukan oleh pelaksana tugas Gubernur.

Menurut Leonard, jika memang terbukti bersalah, KPK harus segera mengumumkan nama-nama tersangkanya, sehingga kasus itu menjadi jelas dan tidak menimbulkan preseden buruk di tengah masyarakat.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga jangan seolah-olah berlindung dibalik nama KPK, sehingga enggan melaksanakan proses tender dengan alasan takut diperiksa KPK. Karena pada akhirnya, hal ini akan membuat proses pembangunan di Sumut menjadi terhambat.

“SKPD jangan bawa-bawa nama KPK. Kalau mau tender ya laksanakan secara fair. Pengusaha yang punya track record buruk dan telah di black list jangan lagi diikutkan dalam proses tender,” ujar Leonard.

Apalagi, kata Leonard, selama ini kesalahan bukan mutlak berada di SKPD tapi merupakan permainan kontraktor untuk melobi baik pihak eksekutif maupun pihak legislative,” tutur Leonard Samosir.

BACA JUGA  Ranperda APBD Sumut 2017 Disetujui dengan Sejumlah Catatan

Intinya, dia meminta agar semua pihak jangan menjadikan pemeriksaan yang tengah dilakukan KPK sebagai momok yang menakutkan, yang pada akhirnya membuat pembangunan di Sumut menjadi stanvas.

“KPK harus juga menjembatani agar proyek-proyek di Sumut berjalan lancar,” sebut Leonard.

Sebagaimana diketahui, ketakutan para SKPD untuk mengelola anggaran ternyata berdampak bagi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut tahun 2015 yang berkisar Rp8 triliun, yang hanya terserap 53 persen.

Sekda Provsu Hasban Ritonga sebelumnya menyatakan bentuk ketakutan dimaksud adalah ketika terjadi kesalahan administratif, bisa saja langsung bersentuhan dengan pidana. Selain masalah ketakutan, persoalan keterlambatan transfer dari pusat juga menjadi kendala lainnya.

Karena itulah, diharapkan agar kejadian serupa tidak terulang pada penggunaan APBD 2016 yang berjumlah Rp9 triliun. (ts-02)