PLTU Paluh Kurau Berdiri di Atas Hutan Konservasi

2281
PLTU Paluh Kurau Berdiri di Atas Hutan Konservasi - berita medan hari ini - tobasatu news
ilustrasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

tobasatu.com, Medan | Meski tak mengantongi dokumen perizinan yang lengkap, PT Mabar Elektrindo sebagai perusahaan yang menjalankan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Paluh Kurau, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, hingga kini masih bebas beroperasi.

Hal ini menimbulkan pertanyataan, sebab PLTU tersebut juga diketahui berdiri di atas lahan hutan konservasi, dan menutup 12 anak sungai di sekitarnya.

“Menurut Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sumut, PLTU yang menutup 12 anak sungai tersebut, yang dijalankan oleh PT. Mabar Elektrindo berdiri diatas hutan konservasi dan disinyalir tidak memiliki ijin pengalihan hutan konservasi menjadi PLTU dan tidak ada ditemukan di kementerian. Jelas hal ini telah melanggar hukum,” kata Sekretaris Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut), H.M. Nezar Djoeli, kepada wartawan di Medan, Selasa (10/5).

Menurut Nezar, pihaknya merasa heran dengan PT. Mabar Elektrindo yang bisa menjalankan pembangunan PLTU tanpa mengantongi dokumen perijinan yang lengkap. Apalagi berdiri di atas hutan bakau yang dilindungi.

“Siapa ‘aktor’ intelektual di belakang perusahaan ini sehingga mereka merasa sebagai raja dan tak tergoyahkan di Sumut, sehingga terus melakukan aktifitas pembangunan dengan dalih rakyat Sumut membutuhkan listrik,” ketusnya.

Padahal, lanjut politisi Partai NasDem ini, listrik yang dihasilkan oleh PT. Mabar Elektrindo melalui PLTU itu nantinya akan diperuntukkan untuk PT. KIM, bukan untuk masyarakat Sumut dan ini dijadikan business oriented.

“Perusahaan ini bermasalah pada perijinannya dalam membangun PLTU, namun mengapa Pemerintah Provinsi Sumut tutup mata seolah-olah buta. Bukalah mata kalian Pemprovsu dan dinas terkait. Jangan korbankan rakyat Sumut,” ujarnya.

Sementara itu terkait dengan pembukaan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar, Nezar mengatakan bahwa tenaga kerja yang direkrut oleh PT. Mabar Elektrindo berasal dari Cina yang dokumen kerjanya juga tidak jelas.

BACA JUGA  Dinas Tenaga Kerja Sumut Dicecar Soal Data Tenaga Kerja Asing

“Masyarakat mana yang mereka pekerjakan. Tenaga kerjanya impor dari Cina. Jadi tenaga kerja mana yang diserap. Inikan pembohongan publik yang dilakukan,” cetusnya.

Untuk itu, masih kata Nezar, pihaknya berharap agar seluruh pihak terkait baik penegak hukum dan Kemenetrian Lingkungan Hidup melalui Balai Penanganan Pencegahan Penegakan Hukum tentang lingkungan hidup, dapat menginvestigasi hal ini agar segera diberikan sanksi berat kepada PT. Mabar Elektrindo yang telah melakukan proyek pembangunan PLTU tanpa mengantongi perijinan yang lengkap di Sumut.

Nezar juga meminta agar BLH dan Bupati Kabupaten Deli Serdang harus bertanggungjawab atas pembangunan PLTU tersebut karena dinilai telah melecehkan rakyat Sumut. Apalagi ada kabar ganti rugi lahan terhadap masyarakat setempat.

“Ganti rugi apa. Lahan itu adalah miliki negara, itu hutan konservasi. Kenapa Pemkab Deli Serdang sangat gampang melepas kawasan hutan bakau itu tanpa ijin dari kementerian,” ujar Nezar. (ts-02)