Pemerintah Jangan Anaktirikan Korban Erupsi Sinabung

964
Ilustrasi pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung. (tobasatu.com/ist)

tobasatu.com, Medan | Pemerintah diminta tidak menganaktirikan korban erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Sebab, dari 4.053 kepala keluarga (KK) yang tercatat menjadi korban erupsi, 3.683 KK diantaranya masih terkatung-katung, dan sejak 6 tahun terakhir hidup menderita di tenda-tenda pengungsian.

Informasi tobasatu.com peroleh dari Leonard Surungan Samosir, Anggota DPRD Sumatera Utara dari Daerah Pemilihan Karo, Dairi dan Pakpak Bharat, 3.683 KK pengungsi ini berasal dari 8 desa yakni Desa Gurukinayan, Desa Berastepu, Desa Gamber, Kuta Tonggal, Suka Nalu Teran, Sigarang-garang, Kutagugung dan Kutarayat.

Anggota DPRD Sumut Leonard Samosir. (tobasatu.com)
Anggota DPRD Sumut Leonard Samosir. (tobasatu.com)

“Kita sangat kecewa terhadap pemerintah yang terkesan lamban mengatasinya,” ujar Leonard Samosir kepada wartawan, Senin (13/6/2016) di Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol, Medan.

Dari hasil penelusuran Leonard di lapangan, pemerintah sebenarnya sudah berencana merelokasi tahap kedua di relokasi mandiri yang sudah ditetapkan Pemkab Karo di Desa Lingga yang menimbulkan pro kontra dari masyarakat, karena relokasi  ini pemerintah hanya menyediakan tempat tinggal bagi pengungsi  4 Desa (Desa Gurukinayan, Berastepu, Gamber dan Kuta Tonggal).

“Kita menyesalkan sikap pemerintah yang terkesan “menganak-tirikan” para pengungsi erupsi Sinabung, karena relokasi tahap pertama yang dilaksanakan di kawasan hutan lindung Siosar sebanyak 370 KK disediakan tempat tinggal dan lahan pertanian, sehingga menghabiskan dana sebesar Rp350 miliar dengan asumsi 1 KK memperoleh Rp1 miliar,” ujar politikus Partai Golkar itu.

Sedangkan masyarakat korban erupsi yang akan direlokasi pada tahap kedua di Relokasi Mandiri Desa Lingga, hanya memperoleh rumah tempat tinggal dan uang sebesar Rp10 juta/KK (tanpa ada lahan pertanian), sehingga banyak pihak telah melayangkan protes kepada pemerintah yang terkesan “menganak-tirikan” para pengungsi.

“Pemerintah harus memperlakukan sama pengungsi, baik relokasi pertama, kedua maupun ketiga, jangan “dianaktirikan”.  Jika tidak ada lahan yang luas, alangkah baiknya kita bersama-sama berjuang ke Kementerian Kehutanan untuk melepas kawasan hutan lindung untuk tempat tinggal dan areal pertanian, seperti di lahan hutan Siosar atau dengan cara ruislag (tukar guling) lahan hutan dengan lahan pertanian milik pengungsi yang berada di radius 5 Km (kawasan zona merah),” ujar Leonard.

BACA JUGA  OJK Bantah Perintahkan Bank Sumut Lakukan Write Off

Artinya, jelas Anggota Komisi D DPRD Sumut itu, lahan pertanian yang berada di zona merah milik pengungsi, dihutankan. Kemudian Kementerian Kehutanan melepas izin lahan kehutanan seluas areal yang dimiliki petani di kawasan zona merah. (ts-02)

Loading...
loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here