Menteri Laoly Prihatin, Peran Medsos Saat Ini Lebih Dominan

279
Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly saat menghadiri acara buka puasa bersama Gubernur Sumut di rumah dinas gubernur di Jalan Sudirman, Medan, Sumut. (tobasatu.com/nida).

tobasatu.com, Medan | Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasona Laoly mempersilahkan media untuk mengkritisi pemerintah, sesuai perannya sebagai kontrol sosial. Apalagi media merupakan pilar ke empat dalam demokrasi, setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Namun menteri asal Sumatera Utara itu menyatakan hendaknya kritik disampaikan dengan bahasa-bahasa yang santun.

“Peran media sangat penting dalam melakukan kontrol terhadap pemerintah, namun hendaknya kritik disampaikan dengan bahasa-bahasa yang santun,” tutur Laoly, saat menghadiri acara buka puasa bersama dengan Gubernur Sumut dan insan pers, di rumah dinas Gubernur, Minggu (3/7/2016).

Menteri Laoly memberi perhatian terhadap keberadaan pers dalam pembangunan. Namun Laoly juga mengaku prihatin karena saat ini peran media sosial (medsos) justru lebih dominan. Padahal bahasa-bahasa yang ada di medsos itu tidak sesuai kaidah jurnalistik.

Dalam acara buka puasa di rumah dinas Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi yang dihadiri Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Hermansjah SE, Ketua Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS) Farianda Putra Sinik, sejumlah pimpinan redaksi media cetak di Medan, serta wartawan media online dan televisi,  Yasona Laoly juga juga mengajak media massa di Sumut mensosialisasikan Tax Amnesti (pengampunan pajak) yang kini telah disahkan.

“Untuk membangun Indonesia yang kuat, investor lokal kita dorong untuk berinvestasi di dalam negeri. Dengan begitu, perekonomian akan tumbuh subur,” ujar Yasonna.

Sementara Gubernur Sumut Ir H Tengku Erry Nuradi MSi menyatakan apresiasi atas peran media massa yang terlibat aktif dalam mendorong roda pembangunan di Sumut.

Sebagai kontrol sosial, kata Erry, media massa di Sumut banyak memberikan kontribusi, sumbang saran, ide dan gagasan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam membangun Sumut ke arah yang lebih baik.

BACA JUGA  Napi dan Tahanan di Rutan Mempunyai Hak untuk Memilih Presiden dan Wakil Presiden

“Ini bentuk sinergitas antara media dengan Pemerintah Provinsi. Saya berharap, sinegitas selama ini terus kita tingkatkan dalam upaya membangun opini positif,” sebut Erry.

Dalam acara tersebut, Ketua Dewan Pers Sumut Roni Simon menyerahkan buku berjudul “Pers Hukum dan Hak Azasi Manusia” kepada Gubernur Sumut. (ts-02)

Loading...
loading...