KPK Dalami Kasus Gratifikasi di Pansus PAD Sumut

349
DPRD Sumut Rekomendasikan Sewa Lahan Gabion Distanvaskan - update berita medan hari ini - tobasatu news
Gedung DPRD Sumut.

tobasatu.com, Medan | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mendalami kasus suap atau gratifikasi yang dilakukan oleh oknum pejabat Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provsu kepada 22 anggota Panitia Khusus Pendapatan Asli Daerah (Pansus PAD) yang nilainya bervariasi antara Rp10 juta – Rp15 juta per anggota Pansus.

Hal itu diungkapkan Kabag Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha ketika dihubungi wartawan via WhatsApp, Kamis (14/7/2016) seraya menyebutkan bahwa dirinya saat ini tengah berkoordinasi kepada penyidik terkait adanya informasi yang menyatakan bahwa Ketua Pansus PAD Fanatona Waruwu dan sejumlah anggota Pansus telah mengembalikan dana gratifikasi ke KPK.

Informasi yang berkembang, Rajali saat menjabat Kadispenda Propsu  sudah menyerahkan daftar nama-nama anggota Pansus PAD yang telah menerima uang gratifikasi kepada penyidik KPK saat diperiksa beberapa waktu lalu. “Informasi itu juga akan saya tanyakan ke penyidik,” tambah Priharsa.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Pansus PAD DPRD Sumut Fanatona Waruwu menyebutkan bahwa dirinya bersama sejumlah anggota Pansus sudah mengembalikan uang kepada KPK sebesar Rp10 juta – Rp15 juta per orang  pada 3 Juli 2016, karena dianggap bukan haknya dan tidak diketahuinya dari mana asalnya, sebab dirinya hanya menerima dari staff Komisi C.

Menurut Fatona, uang tersebut diperolehnya usai memimpin rapat kerja Pansus PAD bersama Sekdaprovsu di Parapat 8 Juni 2016.

“Uang itu diberikan melalui staf dengan dalih uang trasportasi, karena tidak jelas asal usulnya, makanya saya kembalikan ke KPK. Saya berharap seluruh anggota Pansus yang menerima ikut mengembalikan uang tersebut agar tidak menjadi masalah di kemudian hari,” kata Politisi Partai Hanura itu.

Anggota Pansus PAD Zeira Salim Ritonga juga membenarkan ada  bagi-bagi uang dari Dispenda Provsu usai rapat bersama sejumlah UPT (Unit Pelayanan Teknis) kabupaten/kota yang dihadiri Sekdapropsu H Hasban Ritonga di Parapat awal Juni lalu, khusus membahas tata cara peningkatan PAD bagi Sumut.

BACA JUGA  Hanya Formalitas, Kunker Pembahasan APBD 2015 Dinilai Tidak Efektif

Meski begitu, Zeira Salim yang juga Politisi PKB itu sudah mengembalikan uang tersebut.

“Sebelum tiga puluh hari sudah saya kembalikan, karena uang diterima dari staf, maka kepada staf Pansus pula uang saya kembalikan,”katanya  seraya menambahkan secara pribadi dirinya tidak ingin ada praktik suap dari proses perjalanan panjang Pansus PAD, karena bisa mempengaruhi integritas Pansus ke depan. (ts-02)

Loading...
loading...