DPRD Sumut Ancam Gunakan Hak Interpelasi Terkait Pendamping Gubernur

276
Ruang Paripurna DPRD Sumut. (tobasatu.com/ist)

tobasatu.com, Medan | DPRD Sumatera Utara kembali heboh. Wakil rakyat disebut-sebut akan menggunakan hak bertanya (interpelasi) kepada Gubernur Tengku Erry Nuradi karena tak kunjung menyerahkan nama Wakil Gubernur (Wagub) pilihannya.

Menurut Wakil Ketua DPRD Sumut HT Milwan meski sesuai UU No.10 Tahun 2016 tidak ada sanksi yang bisa dijatuhkan kepada Gubernur jika tidak menyerahkan nama cawagub, namun ini akan menjadi pertanyaan apa alasan Gubernur menahan-nahan nama calon pendampingnya.

Karena menurut Milwan posisi Wagub sangat strategis untuk memastikan roda pemerintahan berjalan secara ideal dan majunya pembangunan di Sumatera Utara.

Jika Gubernur Tengku Erry tak juga menyerahkan nama calon wakil Gubernur untuk segera diproses ke Mendagri sesuai Undang-Undang No.10 tahun 2016 tentang Pilkada, maka menurut Milwan dewan dapat menggunakan hak interpelasi terhadap Gubernur.

“Jika Gubernur enggan menyerahkan daftar nama Cawagub yang diajukan Partai pendukung Gatot-Tengku Erry (GANTENG), maka kita bisa menggunakan hak interpelasi, dan bertanya kepada Gubernur kenapa kok nggak diserahkan juga itu nama Cawagubnya agar segera diproses. Masih kita fikirkanlah,” ujar Milwan, Minggu (25/9/2016).

Sementara Anggota Pansus Pengisian Kursi Wakil Gubernur, Baskami Ginting juga mendesak Gubernur Tengku Erry segera menyerahkan daftar nama cawagubsu pilihannya, agar segera diproses oleh DPRD Sumut.

Menurut Baskami, telah bekerja dan menggunakan anggaran yang tidak sedikit, yakni ratusan juta rupiah untuk melakukan studi banding dan konsultasi ke Kementrian Dalam Negeri.

“Karena itu Pansus wajib mempertanggungjawabkan kepada rakyat anggaran yang sudah digunakan. Apalagi kerja Pansus sudah selesai pada 15 September kemarin,” ujar Baskami Ginting.

Baskami juga mengaku gerah karena mendengar ada selentingan bahwa Pansus ikut mendiamkan proses pemilihan wakil Gubernur.

BACA JUGA  Pemprovsu Belum Agendakan Pembahasan LKPj 2015

“Soal ada kabar kongkalikong, nggak benar itu, makanya kita mendesak agar Gubernur segera menyerahkan daftar nama Cawagub yang diusulkan Partai Pendukung,” ujar Baskami Ginting.

Pasangan Gatot dan Tengku Erry (GANTENG) sebelumnya terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2013-2018. Pemberhentian Gatot dan pengangkatan T Erry dilakukan setelah sebelumnya Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 3 tahun terhadap Gatot dalam kasus suap hakim PTUN.

Sementara itu, Anggota DPRD Sumut dari Partai NasDem Nezar Djoeli meminta semua pihak tidak berburuk sangka terhadap Gubernur. Karena dia menilai Gubernur memiliki alasan mengapa sampai batas akhir yang telah ditetapkan oleh Pansus tidak kunjung mengirimkan dua nama yang diusulkan oleh PKS dan Hanura.

“Mungkin pertimbangan utamanya yakni karena ada gugatan hukum dari Parpol non seat di PTUN Jakarta. Jadi Gubenur menghargai proses hukum yang berjalan,” kata Nezar. (ts-02)

Loading...
loading...