HeadlineBisnis

Terus Merugi, Pansus Aset DPRD Sumut Setuju Aset PD AIJ Dihibahkan

15
×

Terus Merugi, Pansus Aset DPRD Sumut Setuju Aset PD AIJ Dihibahkan

Share this article
Ilustrasi mesin cetak. (tobasatu.com)

tobasatu.com, Medan | Perusahaan Daerah (PD) Aneka Industri dan Jasa (AIJ) mengaku terus merugi setiap tahunnya. Bahkan, untuk membayar gaji karyawannya perusahaan ini pun masih menunggak Rp1,5 miliar.

Karena itulah, Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD Sumatera Utara (Sumut), menyetujui wacana manajemen Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa (PD AIJ) untuk menyewa dan menghibah seluruh aset yang “terlantar” agar menyelamatkan bisnis salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprovsu tersebt.

“Apapun itu bentuknya, baik dikerjasamakan, disewakan, pinjam pakai atau dijual kita setujui. Karena uang yang didapat tersebut dapat menyelamatkan bisnis PD AIJ yang memang sudah lama kolaps” ujar Wakil Ketua Pansus Aset DPRD Sumut, Hanafiah Harahap, Senin (26/9/2016).

Menurut Politisi Partai Golkar ini, keberadaaan BUMD Provsu  memang memprihatinkan termasuk PD AIJ. Jadi sudah sepantasnya Gubernur segera mengambil langkah ekstra ordinari penyelamatan perusahaan bukan mencari alasan.

“Untuk aset PD AIJ sangat banyak hampir ada di semua kabupaten/kota termasuk di Aceh Tamiang. Tapi anehnya Pemprovsu melakukan pembiaran sehingga banyak aset-aset yang ada nyaris hilang karena tidak dipelihara sedemikian rupa,” ucap Wakil Ketua Komisi C DPRD Sumut ini.

Dengan kondisi tersebut, lanjut Hanifah, Gubernur jangan hanya mempersalahkan direksi PD AIJ semata karena kenyataannya semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprovsu tidak mau bermitra dengan PD AIJ.

“Lihat saja, alat mesin percetakan AIJ masih bagus dan masih baru tapi tidak banyak berproduksi, karena percetakan SKPD justru bekerja sama dengan pihak lain,” ungkapnya.

Memang untuk menyelamatkan PD AIJ dari kebangkrutan yang sudah kolaps dari tahun 2002 sehingga membuat perusahaan menunggak gaji karyawan Rp 1,5 miliar, menurut Hanafiah, aset yang dimiliki baik tanah dan gedung dapat segera dihibahkan, disewa atau pinjam pakai bahkan  dijual. Karena ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Direktur PD AIJ Provsu, Purna Irawan menyatakan, pihaknya telah memaparkan rencana melakukan pelelangan seluruh aset PD AIJ dari 3 usaha lain yang telah dilebur ke PD AIJ yakni unit hiburan, industri es dan toko buku.

Menurutnya, pelelangan menjadi solusi untuk meringankan beban manajemen dalam mendapatkan penghasilan. Ditambah lagi pihaknya harus menjaga barang/aset yang membutuhkan biaya cukup besar.

“Dengan pelelangan ini akan ada income yang didapat. Apalagi memang ada potensi aset yang bisa dilelang. Sekarang posisinya aset di Kesawan sedang proses dengan Bank Sumut dengan nilai sewa Rp45 juta perbulan dan ada pengusaha lain yang mau buat hotel. Selain itu aset bioskop di Pematang Siantar juga akan disewa dan sudah ada 2 mengajukan penawaran. Di Kuala Simpang sedang proses pembicaraan yang juga akan disewa dengan nilai aset sekitar Rp 5 miliar,” tuturnya.

Sebelumnya diinformasikan, Gubernur Sumut, Tengku Erry Nuradi mengakui sudah menerima laporan terkait masalah yang dihadapi PD AIJ. Ia menyebut direksi PD AIJ kurang agresif dalam mencari masalah tersebut. “Direksi nya saja kurang agresif dalam bertindak untuk mencari jalan keluar dari masalah yang ada,”ujarnya.

Bukan hanya itu, mantan Bupati Sergai itu juga melihat perjanjian kerja sama yang dimiliki oleh PD AIJ sangat rendah. Alhasil, pemasukan yang diperoleh juga tidak maksimal.”Walaupun itu dimasa yang lalu,”ungkap Erry.

Management internal PD AIJ, lanjut Erry, juga perlu dilakukan koreksi serta menerapkan Good Coorporate Goverment (GCG).  “penerapan GCG juga harus jelas, standarisasi nya juga,”bilangnya.

Mengenai solusi, Erry meminta agar Direksi membuat laporan tertulis dan membahasnya dengan Asisten Pemerintahan.

“Intinya direksi harus agresif, buat laporan. Nanti ada tim pemerintah daerah, jadi bukan hanya gubernur. Apakah solusinya dengan melakukan merger atau mengganti management nya, tergantung hasil pembahasan,”tukasnya. (ts-02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News.