Pemprovsu Diminta Selesaikan Penyertaan Modal PT Perkebunan Rp371,823 Miliar

576
DPRD Sumut menggelar RDP dengan PT Bank Pembangunan Sumut dan PDAM Tirtanadi, membahas penyertaan modal BUMN. (tobasatu.com)

tobasatu.com, Medan | DPRD Sumatera Utara meminta Pemprovsu menyelesaikan pembayaran penyertaan modal untuk PT Perkebunan Sumut sebesar Rp371,823 miliar sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 tahun 2014.

Menurut Direktur Utama PT Perkebunan Sumut Darwin Nasution, sejak tahun 2002 PT Perkebunan Sumut telah memberi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp157.708.543.395 untuk Pemprovsu, namun mereka tercatat terakhir kali mendapatkan penyertaan modal dari Pemprovsu pada tahun 2012.

Pemprovsu, sebutnya, pernah memberikan penambahan penyertaan modal di tahun 2002 hingga tahun 2013 yakni Rp157.917.706.000.

“Namun meski telah ada Perda Nomor 4 tahun 2014 tentang penambahan penyertaan modal, sampai saat ini pemprov belum ada memberikan penambahan penyertaan modal kembali yakni sebesar Rp371,823 miliar,” tutur Darwin Nasution dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi C DPRD Sumut, Biro Keuangan, Biro Perekonomian, Dinas Pendapatan Provsu dan PDAM Tirtanadi, Senin (17/10/2016).

Padahal, jelas Darwin, penyertaan modal itu oleh PT Perkebunan Sumut dibutuhkan untuk melaksanakan program-program kerja yang telah disusun, diantaranya investasi sebesar Rp95 miliar dari proyeksi rencana pembayaran ganti rugi tanaman, proyek kebun inti plasma kebun Kampung Baru.

Rapat dipimpin Ketua Komisi C Zeira Salim Ritonga, serta dihadiri Sekretaris Komisi C Hanafiah Harahap dan sejumlah anggota diantaranya Muhri Fauzi Hafiz, Astrayudha Bangun, Satria Yudha Wibowo, dan lainnya.

Dijelaskan Darwin, proyeksi PAD PT Perkebunan Sumut tahun 2016 sebesar Rp15 miliar, tahun 2017 naik Rp18 miliar, tahun 2018 sebesar Rp21 miliar, tahun 2019 Rp27 miliar dan di tahun 2020 sebesar Rp 59 miliar.

Sedangkan rencana laba/rugi bersih tahun 2016 sebesar Rp25,011 miliar, tahun 2017 Rp29,744 miliar, tahun 2018 sebesar Rp30,306 miliar, tahun 2019 Rp 39,380 miliar dan di tahun 2020 sebesar Rp85,444 miliar.

BACA JUGA  Putusan PTUN Tak Pengaruhi Agenda Pemilihan Cawagubsu di DPRD Sumut

Plt Kepala Biro Perekonomian Pemprovsu, Elidawati Hasibuan menjelaskan penyertaan modal untuk PT Perkebunan Sumut memang belum dibayarkan. Apalagi saat ini PAD PT Perkebunan mengalami penurunan akibat rendahnya harga CPO.

Dia mengakui Pemprov masih memprioritaskan penyertaan modal untuk PDAM Tirtanadi, karena terkait pelayanan ke masyarakat yang saat ini cakupannya pelayanan air bersihnya masih 76%.

“Target tahun depan cakupan air bersih mencapai 80%, sehingga semua masyarakat dapat menikmati kualitas air bersih sehingga dikasih penyertaan modal ke Tirtanadi. Sedangkan ke PT Perkebunan memang belum dilakukan apalagi PAD nya mengalami penurunan karena terjadi rendahnya harga ekspor komoditi CPO,” ucapnya.

Sementara Plt Kepala Biro Keuangan Pemprov, Agus Tripiyono, menjelaskan, penyertaan modal untuk PT Perkebunan Sumut memang harus dibayarkan mengacu pada Perda No.4 tahun 2014. Namun dia melihat saat ini kondisi keuangan Pemprov belum memungkinkan karena pihaknya masih fokus penyelesaian hutang. Sedangkan tahun depan, Pemprov juga masih harus mempersiapkan anggaran untuk Pilkada.

“Untuk itu, solusi nya kami minta direksi PT Perkebunan mencari sumber dana lainnya dan itu dimungkinkan sepanjang alur pembiayaannya jelas,” ungkapnya.

Ketua Komisi C DPRD Sumut, Ziera Salim Ritonga dan sejumlah anggotanya, meminta Pemprovsu memberikan penambahan penyertaan modal pada PT Perkebunan karena telah diatur pada Perda nomor 4 tahun 2014.

“Dengan adanya Perda itu berarti itu menjadi hutang pemprov karena amanah dari Perda. Untuk itu harus diselesaikan termasuk hutang kepada kabupaten/kota,” imbuhnya. (ts-02)

 

Loading...
loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here