Gubsu Diminta Isi 17 Jabatan Eselon 2 yang Lowong, Termasuk Sekwan DPRD Sumut

920
Kantor Gubernur Sumut di Jalan Diponegoro Medan. (tobasatu.com)

tobasatu.com, Medan | Gubernur Sumatera Utara Ir HT Erry Nuradi diminta segera mengisi jabatan eselon 2 di Pemprovsu yang saat ini masih lowong. Tercatat, terdapat 17 posisi eselon 2 yang belum memiliki pejabatan defenitif termasuk Sekretaris DPRD Sumut, yang saat ini dijabat oleh pelaksana tugas, setelah Sekwan Randiman Tarigan memasuki masa pensiun.

“Gubsu harus segera mengisi 17 jabatan setingkat eselon 2 yang saat ini mengalami kekosongan di 60 instansi di lingkungan Pemprovsu, demi memacu semangat dan kekompakan kerja aparatur pemerintahan,” tutur Ketua  Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumut Ir Yantoni Purba, MM, Rabu (19/10/2016) di Gedung DPRD Sumt Jalan Imam Bonjol Medan.

Adapun jabatan yang masih kosong itu menurut Yantoni ada di seluruh sektor pemerintahan, mulai dari dinas teknis setingkat SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sebanyak 5 instansi, lembaga teknis 5 instansi dan sekretariat daerah serta Sekretariat DPRD terdapat di 7 instansi.

Berdasarkan catatan Fraksi Partai Gerindra, kata Yantoni, lima SKPD strategis untuk membangun Sumut dijabat  pelaksana  harian   atau  pelaksana   tugas, yakni  Dinas   Bina   Marga,  Dinas Kesehatan, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), Dinas Pertanian dan Dinas Pendidikan.

Untuk lembaga teknis yang jabatan kosong sudah terlalu lama, kata Yantoni, meliputi Badan Kesbangpol, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat, Badan Ketahanan Pangan.

Malah jabatan kosong juga terdapat di lingkungan sekretariat daerah seperti Biro Administrasi Pembangunan,   Biro   Bina   Kemasyarakatan dan  Sosial, Biro Keuangan, Biro Pemerintahan Umum, Biro Perekonomian dan Biro Umum, termasuk juga Sekretariat DPRD Sumut.

“Saya tidak bisa membayangkan, begitu banyak jabatan kosong, seolah-olah sudah tidak ada lagi   sumber   daya   Aparatur   Sipil   Negara   di   lingkungan   Pemprovsu,   karena   sebenarnya menyusun struktur organisasi Pemprovsu merupakan tupoksi kepala daerah,” kata Yantoni.

BACA JUGA  Sengketa Lahan Jangan Sampai Ganggu Proses Belajar Mengajar

Dikatakannya,  mengacu UU  No.30/2014  tentang  administrasi pemerintahan  jelas dinyatakan, Plh (Pelaksana Harian) dan Plt (Pelaksana Tugas) tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan dan tindakan dalam aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian kepegawaian.

Penempatan   posisi   Plh   maupun   Plt   hanya   dibolehkan   dalam   waktu   singkat  dan   dilarang dibiarkan kosong dalam waktu lama, karena bisa menganggu kinerja pemerintahan.

Padahal, kata Yantoni, begitu banyak agenda nasional yang sedang berjalan sehingga terkesan Pemprovsu tidak menyokong kebijakan pemerintah pusat. Seperti sukses swasembada pangan yang diharapkan peran dari penyuluh pertanian di provinsi. Hingga saat ini, belum ada Kadis Pertanian yang defenitif, meski telah kosong berbulan-bulan. (ts-02)

 

Loading...
loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here