Pungli di Sumut, 61 Persen Terjadi di Sektor Pendidikan

346
Ombudsman RI, lembaga pengawas pelayanan publik. (tobasatu.com/ist).

tobasatu.com, Medan | Presiden Jokowi tengah galak-galaknya melakukan pemberantasan pungutan liar (Pungli) yang terjadi di berbagai sektor. Di Sumatera Utara sendiri pungli itu ternyata banyak ditemukan, khususnya di sektor pendidikan.

Hal ini diketahui berdasarkan laporan masyarakat yang diterima Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, dimana sepanjang tahun 2016 Ombudsman menerima 264 laporan. Dari jumlah itu, sebanyak 11 persen yang dilaporkan masyarakat adalah terkait pungli.

“Pungli yang dilaporkan masyarakat tersebut terjadi di berbagai instansi pemerintah. Namun yang terbanyak adalah di sektor pendidikan yang mencapai 61 persen,” tutur Kepala Perwakilan  Ombudsman Sumut, Abyadi Siregar, Selasa (25/10/2016).

Abyadi menjelaskan, Pungli di sektor pendidikan tersebut terjadi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Bahkan sampai pekan lalu terus ada laporan masuk terkait Pungli di dunia pendidikan. Pungli tersebut terjadi saat pengambilan ijazah dan SKHUN yang nilainya mencapai Rp100 ribu.

“Ada empat sekolah yang dilaporkan ke kita terkait pungli dalam pengambilan ijazah dan SKHUN ini,” ungkap Abyadi.

Abyadi menambahkan, terlepas dari Ombudsman merupakan bagian dari Tim Sapu Bersih (Saber) Pungli yang dibentuk Presiden RI Joko Widodo baru-baru ini, Ombudsman terus melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, terutama pungli di sektor pendidikan yang meresahkan masyarakat.

Pihaknya saat ini sedang merampungkan saran yang akan disampaikan kepada instansi terkait, yakni kepada Walikota Medan dan Kemenag sebagai atasan sekolah.

“Kita minta secara administrative kepada Walikota dan Kemenag sebagai atasan sekolah, untuk memberikan sanksi terhadap sekolah yang melakukan punglio. Dan kepada kepolisian kita minta pungli ini diusut secara hukum, karena pungli itu berkaitan dengan aspek hukum pidana. Apalagi kita tahu Presiden Jokowi sudah menegaskan, Pungli Rp10 ribu saja harus diusut, apalagi ini sudah sampai 100 ribu,” ujarnya.

BACA JUGA  Hari Keenam, SMAN2 Terima 278 Calon Peserta Didik Baru Secara Online

Selain itu, tambah Abyadi, sekarang ini Ombudsman Sumut terus melakukan monitoring secara diam-diam ke sejumlah instansi, untuk melihat sector-sektor mana saja yang banyak terjadi pungli.

Lebih lanjut Abyadi mengatakan, selain disektor pendidikan, masyarakat juga banyak melaporkan kasus pungli di instansi lain. Seperti pengurusan administrasi kependudukan (4%), kepolisian (4%), kelurahan (7%), pengadilan (4%), pertanahan (7%), Samsat (4%), tenaga kerja (4%), Dispenda (4%), dan lain-lain (4%). (ts-04)

Loading...
loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here